“Pertama mencegah beban biaya terlalu tinggi, mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi seperti masyair atau tenda, serta kenaikan kurs mata uang agar jemaah tidak mengalami kesulitan melunasi biaya keberangkatan,” papar Gus Irfan.
Selain menekan risiko lonjakan harga, pemerintah menilai komposisi pembiayaan yang ramah di kantong ini akan memperluas akses keberangkatan. Keadilan bagi seluruh jemaah dari beragam latar belakang ekonomi menjadi landasan utama.
“Yang kedua, keadilan antar jemaah, istitoah finansial membantu meringankan biaya riil perjalanan haji atau Bipih sehingga masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi memiliki kesempatan berangkat ke Tanah Suci,” tandasnya.***
