Muncul wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengusulkan penerapan asuransi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Asuransi ini sebagai langkah untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang merugikan penerima program MBG—seperti keracunan makanan yang pernah terjadi di beberapa lokasi.
Rencana penerapan asuransi ini memang masih berupa usulan. Belum pasti bakal akan diterapkan. Namun demikian, wacana langsung disambar kritik, karena dinilai bisa menimbulkan masalah, alih-alih solusi.
Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira menilai, konsep yang ditawarkan OJK itu tersebut tidak tepat. Justru berpotensi menjadi bentuk komersialisasi bantuan sosial.
“MBG ini program bantuan sosial. Jadi yang harus bertanggung jawab adalah negara. Kalau ada asuransi, itu artinya melimpahkan kesalahan kepada pihak asuransi. Secara konsep, ini sudah salah. Ini adalah bentuk lempar tanggung jawab,” kata Bhima, Kamis, 27 Maret 2025.
Fokus utama program MBG, menurut Bhima, seharusnya pada pengawasan dan standarisasi. Ia menekankan pentingnya memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, bebas dari korupsi, serta tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
Dia pun mempertanyakan peran OJK dalam pengembangan asuransi, yang dinilainya tidak relevan dengan industri jasa keuangan.
“Saya enggak ngerti, OJK ini pengembangan asuransinya, kok, malah aneh-aneh. Kalau ada kasus keracunan, ya, harus ada sanksi pidana, bukan malah klaim ke asuransi,” ujarnya.
Selain itu, dia menilai, skema pendanaan asuransi yang diambil dari anggaran per anak dalam program MBG justru akan mengurangi kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga mengingatkan penerapan asuransi ini bisa menciptakan celah korupsi baru di kalangan penyedia jasa katering dan dapur umum.
“Marginnya sudah tipis, masih disuruh bayar asuransi. Akhirnya, harga makanan ditekan, tapi dilaporkan dengan harga berbeda. Ini bisa fatal,” kata dia.
Sebagai alternatif, Celios merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap mitra penyedia MBG, penerapan standar operasional prosedur (SOP) kebersihan dan keamanan pangan, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar.***
