Kasus korupsi BGN memantik gelombang daftar nama pejabat di media sosial. Sebagian hoaks, sebagian masih diselidiki — dan Partai Demokrat sudah angkat bicara.
Setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 3 Juni 2026, media sosial kebanjiran daftar nama pejabat yang disebut-sebut memiliki atau mengatur jatah dapur SPPG.
Daftar itu menyebar tanpa sumber yang jelas, memuat nama mulai dari politisi nasional hingga kepala lembaga — dan tidak semuanya benar.
Sumber Daftar: HP Sony yang Disita Kejagung
Pangkal penyebaran nama-nama itu adalah pengakuan Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang kini berstatus tersangka. Melalui dua kuasa hukumnya, Elza Syarief dan Krisna Murti, Sony mengklaim menyimpan rekaman percakapan digital yang melibatkan sedikitnya 26 tokoh dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga pengurus organisasi — semuanya berebut jatah lokasi SPPG dengan cara mendesak agar yayasan atau titik mereka segera diverifikasi.
Namun HP Sony telah disita penyidik Kejagung. Nama-nama lengkap belum pernah dirilis secara resmi. Yang beredar di medsos adalah daftar tidak resmi yang tidak terverifikasi — dan dari situ, berbagai nama mulai ditempelkan ke tokoh publik tanpa konfirmasi.
AHY Disebut, Demokrat Menyangkal
Salah satu nama yang terseret adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam sebuah unggahan viral, tercantum frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY” dalam konteks penguasaan titik SPPG.
Partai Demokrat langsung membantah. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan AHY tidak mengenal Sony Sonjaya, tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengannya, dan tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, atau meminta dukungan kepada Sony terkait program SPPG maupun urusan apa pun. Demokrat menyebut pengaitan itu “fitnah” yang tidak memiliki dasar fakta.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum mengkonfirmasi nama AHY dalam kapasitas apa pun terkait kasus BGN.
Nanik S. Deyang: Tidak Ada Bukti
Nama lain yang beredar di medsos adalah Nanik S. Deyang — yang justru baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026, menggantikan Dadan Hindayana yang berstatus tersangka. Tidak satu pun media nasional terverifikasi memuat klaim bahwa Nanik memiliki atau terafiliasi dengan dapur SPPG secara pribadi. Sebaliknya, Nanik tampil sebagai figur reformis: mengumumkan moratorium pendirian dapur baru, evaluasi menyeluruh SPPG bermasalah, dan refokus program ke wilayah 3T.
