Kasus korupsi BGN memantik gelombang daftar nama pejabat di media sosial. Sebagian hoaks, sebagian masih diselidiki — dan Partai Demokrat sudah angkat bicara.
Setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 3 Juni 2026, media sosial kebanjiran daftar nama pejabat yang disebut-sebut memiliki atau mengatur jatah dapur SPPG.
Daftar itu menyebar tanpa sumber yang jelas, memuat nama mulai dari politisi nasional hingga kepala lembaga — dan tidak semuanya benar.
Sumber Daftar: HP Sony yang Disita Kejagung
Pangkal penyebaran nama-nama itu adalah pengakuan Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang kini berstatus tersangka. Melalui dua kuasa hukumnya, Elza Syarief dan Krisna Murti, Sony mengklaim menyimpan rekaman percakapan digital yang melibatkan sedikitnya 26 tokoh dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga pengurus organisasi — semuanya berebut jatah lokasi SPPG dengan cara mendesak agar yayasan atau titik mereka segera diverifikasi.
Namun HP Sony telah disita penyidik Kejagung. Nama-nama lengkap belum pernah dirilis secara resmi. Yang beredar di medsos adalah daftar tidak resmi yang tidak terverifikasi — dan dari situ, berbagai nama mulai ditempelkan ke tokoh publik tanpa konfirmasi.
AHY Disebut, Demokrat Menyangkal
Salah satu nama yang terseret adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam sebuah unggahan viral, tercantum frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY” dalam konteks penguasaan titik SPPG.
Partai Demokrat langsung membantah. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan AHY tidak mengenal Sony Sonjaya, tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengannya, dan tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, atau meminta dukungan kepada Sony terkait program SPPG maupun urusan apa pun. Demokrat menyebut pengaitan itu “fitnah” yang tidak memiliki dasar fakta.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum mengkonfirmasi nama AHY dalam kapasitas apa pun terkait kasus BGN.
Nanik S. Deyang: Tidak Ada Bukti
Nama lain yang beredar di medsos adalah Nanik S. Deyang — yang justru baru dilantik sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026, menggantikan Dadan Hindayana yang berstatus tersangka. Tidak satu pun media nasional terverifikasi memuat klaim bahwa Nanik memiliki atau terafiliasi dengan dapur SPPG secara pribadi. Sebaliknya, Nanik tampil sebagai figur reformis: mengumumkan moratorium pendirian dapur baru, evaluasi menyeluruh SPPG bermasalah, dan refokus program ke wilayah 3T.
Klaim soal Nanik tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi merupakan salah tempel nama dari kasus yang menyeret pendahulunya.
Uya Kuya: Sudah Lapor Polisi
Fenomena serupa terjadi lebih awal. Pada April 2026, anggota DPR dari PAN, Uya Kuya, dituduh memiliki 750 dapur MBG melalui unggahan di platform Threads yang memanipulasi fotonya.
Uya melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya pada 18 April 2026. Polisi membenarkan penerimaan laporan tersebut.
Yang Terverifikasi: Tiga Tersangka dan Dua Inisial
Di luar pusaran medsos, ada nama-nama yang statusnya lebih jelas. Tiga mantan pejabat BGN — Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung — telah resmi ditetapkan tersangka Kejagung dengan bukti manipulasi kemitraan SPPG, penggelembungan harga, dan bancakan pengadaan barang.
MAKI pada 9 Juni 2026 juga melaporkan dua oknum pejabat aktif ke Kejagung: seorang pejabat Eselon I berinisial IRA yang diduga menguasai 20 dapur di Pulau Jawa, dan pejabat Eselon II berinisial TSA yang disebut terafiliasi dengan lebih dari 100 dapur di wilayah 3T. Nama lengkap keduanya belum dirilis publik — MAKI menyimpannya sebagai bahan laporan resmi ke penyidik.
Banjir Nama, Minim Verifikasi
Persoalannya, di ruang media sosial, batas antara fakta hukum dan tuduhan tanpa bukti menjadi kabur. Daftar nama yang beredar bisa membentuk opini publik sebelum ada proses hukum — dan dalam beberapa kasus, seperti AHY dan Nanik, nama yang disebut justru tidak memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi.
Tapi ada ironi yang lebih dalam dari sekadar salah tempel nama. Tiga tersangka resmi sudah diumumkan Kejagung. Nama mereka jelas, jabatan mereka jelas, modusnya jelas. Namun justru merekalah yang paling sedikit ramai diperbincangkan di medsos — kalah viral dari daftar nama tidak resmi yang belum pernah disebut satu kali pun oleh penyidik.
HP Sony Sonjaya ada di tangan Kejagung. Seluruh rekaman percakapan dengan 26 tokoh itu ada di sana. Kejagung punya wewenang membukanya, memanggilnya, menjadikannya tersangka berikutnya.
Yang perlu ditanyakan bukan siapa yang namanya ada di daftar medsos — tapi mengapa Kejagung belum juga membuka nama-nama itu, sementara publik sudah bergerak lebih cepat dari penyidik?***
