Plh Direktur Pesantren Kemenag Yusi Damayanti menegaskan, prinsip perlindungan anak di pesantren tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru kolaborasi antara pesantren dan akademisi memperkuat tata kelola berbasis adab dan kitab kuning.
“Pesantren sekarang terbuka dan kolaboratif. Itu indikator kemajuan kelembagaan,” ujarnya.
Agenda Setting: Ketika Media Menentukan Musuh
Dalam teori komunikasi massa Agenda Setting (McCombs & Shaw, 1972), media punya kekuatan menentukan isu apa yang harus diperhatikan publik. Pertanyaannya: mengapa pesantren yang justru berperan besar dalam pembangunan moral bangsa kini dijadikan target?
Pertama, nilai pesantren sering dianggap “berbeda” dari nilai modern ala media. Akibatnya, pesantren digiring ke sudut perdebatan nilai. Kedua, dalih kebebasan berekspresi digunakan untuk mengekspos sisi gelap tanpa konteks.
Ketiga, media sebagai entitas kapitalistik menjadikan isu keagamaan sekadar komoditas untuk clickbait. Keempat, mereka merasa aman dari kritik karena publik sudah terlanjur percaya pada narasi yang mereka bangun.
Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai bentuk “Jurnalisme Kebencian” — ketika media tidak lagi mencari kebenaran, tapi memproduksi kebencian yang menguntungkan secara algoritmik.
Krisis Etika dan Jurnalisme Algoritmik
Dr. Kun Wazis, pakar komunikasi publik UIN KHAS Jember, menyebut fenomena ini sebagai crisis of journalism ethics di era digital. “Kalau semua berita hanya mengikuti apa yang trending, media kehilangan fungsi kontrol sosial dan edukatifnya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya prinsip CCTV: Cek, Cermati, Teliti, Verifikasi.
“Sekarang banyak konten terlihat nyata, padahal hasil rekayasa digital. Jurnalis wajib menerapkan CCTV, bukan hanya 5W+1H,” ujarnya tegas.
Pesantren: Otonomi Moral yang Tak Bisa Dibeli
Alasan lain kenapa pesantren terus diserang: pesantren masih memegang otonomi moral. Nilai yang tak bisa dibeli oleh modal dan kekuasaan. Pesantren tidak tunduk pada kapitalisme media dan tidak berkompromi dengan kepentingan politik sesaat.
