Sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Maarif Institute bekerja sama dengan Lab Survei Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia setuju Pancasila selaras dengan ajaran agama.
Survei itu bertajuk “Survei Nasional tentang Variasi Pandangan dan Praktik Keagamaan”. Dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang keselarasan Pancasila dengan nilai ajaran agama yang dianut penduduk Indonesia.
“Kalau dulu masih banyak yang meragukan Pancasila, atau meragukan kompatibilitas Islam dan Pancasila, atau mencoba mengkontraskan identitas kita sebagai Muslim dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi dalam survei itu ter-capture data sekitar 50 – 80 persen itu punya pandangan positif terhadap Pancasila,” ujar Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo, dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Pertanyaan dalam survei itu adalah, seberapa setuju atau tidak setuju responden dengan pernyataan “Pancasila sesuai engan agama atau keyakinan yang dianut”?
Menurut peneliti Maarif Institute, Yahya Fathur Rozy, 65,6 persen responden setuju jika nilai Pancasila selaras dengan nilai-nilai agama mereka, dan 20,7 persen sangat setuju. Di sisi lain, 6,3 persen responden kurang setuju dan 1,8 persen tidak setuju sama sekali.
“Persentase yang tidak setuju sangat sedikit,” kata Yahya.
Dalam konteks gender, 87,9 persen responden laki-laki dan 84,9 persen responden perempuan menyatakan Pancasila selaras dengan ajaran agama.
Perolehan persetujuan yang tinggi juga datang dari gen X, mencapai 87,2 persen. Untuk generasi baby boomer lebih rendah, 84,9 persen.
Dari sisi etnis, yang paling setuju Pancasila selaras dengan nilai agama yang mereka peluk adalah suku Bugis dan Batak, masing-masing 98,4 persen dan 96,8 persen. Yang terendah Betawi dengan 76,7 persen dan Madura 70,3 persen.
Sedangkan dari segi pendidikan, kata Yahya, “Makin tinggi pendidikan, makin setuju bahwa nilai Pancasila itu selaras dengan nilai agama.”
Dari segi afiliasi keagamaan, NU dan Muhammadiyah juga memiliki persetujuan tinggi, yakni masing-masing 87,6 dan 88,4 persen.
“Dari latar belakang pesantren, pesantren modern memiliki persetujuan tinggi, dan pesantren salafi lebih rendah karena mungkin faktor kurikulum yang lebih konservatif,” ungkap Yahya.
Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama Farid F. Saenong menilai, di satu sisi, survei tersebut menunjukkan bahwa persoalan ideologis di Indonesia pada dasarnya sudah selesai.
Namun demikian, “Kita mungkin bisa bertanya-tanya, apakah kemudian (hasil survei) itu bisa mewakili sebuah perspektif bahwa kita tidak punya lagi persoalan ideologis di bangsa ini?” katanya.
Menurut Farid, tak menutup kemungkinan bakal ada tantangan sendiri di lapis-lapis tertentu, yang menjadi indikasi jika persoalan ideologis ini belum selesai.
“Masih banyak diskusi-diskusi underground yang sekali lagi ingin menampilkan nostalgia-nostalgia masa lalu terkait dengan pendirian negara Islam, misalnya, di Indonesia,” imbuhnya.
Menurut Farid, kemungkinan tersebut menjadi aspek kualitatif yang sedikit tertinggal dari survei ini.
“Perlu dieksaminasi bahwasanya pertanyaan-pertanyaan tadi, yang dihadapkan kepada para responden itu, kemudian tidak memberikan jaminan 100 persen bahwa persoalan ideologis ini sudah selesai,” kritiknya.***
