JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, mengingatkan Kementerian Agama terkait kuota tambahan haji. Syaifullah mengimbau agar permasalahan haji tidak membuat Kemenag dipanggil oleh KPK ataupun Kejagung.
Hal itu disampaikan Syaifullah dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII bersama Kemenag di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024). Syaifullah mengatakan kuota haji tambahan telah diputuskan dalam rapat Panja dan Kepres Presiden.
Sekadar informasi, pada penyelenggaran haji 2024 M/ 1445 H, jumlah total kuota jemaah haji Indonesia adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Jumlah totalnya mencapai 241.000 kuota haji. Indonesia mendapat kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah, dari sebelumnya 221.000. Sebanyak 10.000 kuota tambahan diperuntukan bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga rincian kuota jemaah haji terdiri dari 213.320 jamaah dan 27.680 jamaah haji khusus.
Menurut Syaifullah, saat rapat Panja bersama Pemerintah dan Komisi VIII, tidak ada kesepakatan mengenai pembagian kuota 50:50 untuk jemaah haji reguler dan haji khusus. “Jangan sampai Presiden Jokowi sudah habis-habisan berjuang nambah 20 ribu untuk mempercepat perjalanan haji reguler, kemudian Menteri Agama dan Dirjen PHU membuat kebijakan di luar dari hasil rapat kerja dan keputusan Presiden,” kata Syaifullah, dikutip dari detik.com, Senin (20/5/2024)
“Sebagai penyelenggara negara, saya juga mengingatkan kepada saudara Dirjen untuk disampaikan kepada Menteri Agama, bahwa jangan sampai gara-gara urusan haji ini nanti Bapak diundang-undang, diundang maksud saya, oleh yang tiga huruf itu (KPK) atau Kejagung yang pernah menjadikan orang tersangka soal haji di tempat ini, KPK,” ujarnya.
