JAKARTA — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR-RI mengajukan sejumlah masukan kepada Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelaksanaan haji 2024, terutama mengenai kinerja para petugas haji. Salah satu usulan yang disampaikan adalah perlunya bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas haji.
Anggota Timwas Haji DPR, Ina Ammania dari Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, mengemukakan hal ini dalam rapat Timwas bersama Kemenag di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Jumat (21/6/2024). “Petugas harus diberi bimtek, sehingga tidak ada lagi yang datang ke Makkah hanya karena rekomendasi dari teman,” kata Ina.
Ina menceritakan pengalamannya bertemu dengan petugas haji yang tidak mengikuti bimtek. “Saya tanya ke salah satu petugas haji, Bimtek di mana kamu? Dijawab, saya langsung berangkat, sudah dapat penugasan. Itu yang kita soroti,” ujarnya.
Ina juga menyoroti pelayanan petugas haji, mengingat banyak jemaah yang mengaku tidak puas. “Saat kami menyisir Makkah dan bertanya kepada jemaah, mereka rata-rata tidak puas. Ini terjadi di daerah seperti Syisyah, Raudah, dan Misfalah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ina juga menyoroti beberapa petugas yang tidak menjalankan tugas dengan baik. “Kami menemukan banyak petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik saat menyisir Nabawi,” ungkapnya.
Selain itu, Ina menekankan pentingnya diplomasi yang lebih kuat dengan Arab Saudi, mengingat Indonesia memiliki jumlah jemaah haji terbesar. “Dengan jumlah jemaah yang terbesar, kenapa kita tidak bisa melakukan diplomasi yang lebih baik dibanding negara lain?” tuturnya.
Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ramai dibicarakan di media sosial, terutama mengenai proses perekrutan petugas yang dinilai nepotistis. Akibatnya, petugas yang terpilih kurang kompeten sehingga pelayanan kepada calon haji terabaikan.
Selain itu, adanya petugas yang tidak kompeten juga berpotensi mengurangi kuota jemaah haji Indonesia, yang berdampak pada semakin panjangnya antrian haji.
Pada Juli 2023, Koran TEMPO edisi Selasa, 4 Juli 2023, pernah menerbitkan tulisan berjudul “Karpet Merah untuk Petugas dari Ormas”, yang membahas isu ini.
