Di tengah desas-desus perpecahan internal, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa penanganan dugaan korupsi kuota haji 2024 berjalan dalam satu garis komando—pelan, ketat, dan penuh perhitungan.
Isu adanya perbedaan pendapat di antara ketua dan empat wakil ketua KPK mencuat bersamaan dengan belum ditetapkannya tersangka dalam perkara kuota haji 2024. Namun, pimpinan lembaga antirasuah itu memilih meredam spekulasi. Bagi mereka, dinamika adalah bagian dari proses, bukan tanda perpecahan.
Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto menyebut perbedaan pandangan sebagai hal lumrah dalam penanganan perkara besar. Di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026), ia menekankan bahwa substansi yang dijaga adalah keseriusan penanganan. Dinamika internal, katanya, tidak menggeser fokus utama: membawa perkara ini ke titik terang.
Nada serupa disampaikan Ketua Setyo Budiyanto. Ia menepis kabar pimpinan KPK terbelah. Sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan, Setyo menegaskan, seluruh pimpinan berada pada posisi yang sama. Tidak ada dua arus, tidak ada friksi terbuka—yang ada hanyalah kehati-hatian institusional.
Menurut Setyo, peran pimpinan saat ini adalah memastikan seluruh kerja penyidik telah memenuhi standar pembuktian dan prosedur hukum. Bukan sekadar mengejar kecepatan, melainkan memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan di ruang sidang. “Ada saatnya,” ujarnya, singkat namun sarat makna, menandakan proses belum mencapai titik final.
Menunggu dengan Kesabaran Publik
KPK kembali meminta publik menahan diri. Penyidikan, kata Setyo, masih berjalan dengan tahapan yang terus dikerjakan. Update akan disampaikan ketika semua elemen siap. Di balik kalimat itu tersirat satu pesan: penetapan tersangka bukan soal keberanian politik semata, melainkan kecukupan bukti.
Di sisi lain, Fitroh membuka satu simpul penting. Ia mengungkap adanya kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa dugaan kerugian negara dalam perkara ini dapat dihitung. Komunikasi teknis antara tim KPK dan BPK, menurutnya, sudah menemukan metode penghitungan yang disepakati bersama. Itu menjadi prasyarat krusial menuju pengumuman tersangka.
Setyo menambahkan, penghitungan tersebut bukan berarti menunggu hasil final dalam arti administratif. Yang ingin dipastikan adalah kecukupan pembuktian—bahwa setiap angka, dokumen, dan keterangan saksi saling mengunci. Dalam perkara korupsi, angka bukan sekadar nominal; ia adalah jangkar legal.
Modus dan Jejak Pemeriksaan
KPK sebelumnya mengungkap sejumlah modus dalam dugaan korupsi kuota haji 2024. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah praktik penyerobotan antrean: ribuan calon jemaah yang seharusnya berada di urutan akhir justru bisa berangkat lebih cepat.
Modus itu terkuak saat pemeriksaan Moh Hasan Afandi, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Badan Penyelenggara Haji. Penyidik mendalami aspek teknis—bagaimana jemaah haji khusus yang baru melunasi pada 2024 dapat melampaui antrean panjang. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan berfokus pada mekanisme digital dan administrasi yang memungkinkan lompatan tersebut.
Sejumlah nama pejabat turut muncul dalam rangkaian pemeriksaan, termasuk Yaqut Cholil Qoumas. Mantan Menteri Agama itu telah dua kali diperiksa sebagai saksi—pertama pada 1 September 2025 selama tujuh jam, dan kedua pada 16 Desember 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri pengambilan keputusan pada penetapan kuota haji 2023–2024.
Penyidikan juga sempat meluas hingga Arab Saudi. Tim KPK yang bertugas di sana telah kembali ke Indonesia pada Desember 2025, membawa data dan informasi dari sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Jejak administrasi lintas negara ini menjadi salah satu lapisan kompleksitas perkara.
Pada Agustus 2025, KPK mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut, Ishfah Abidal Aziz—staf khusus Menteri Agama—serta Fuad Hasan Mashyur, bos Maktour. Pencekalan berlaku enam bulan dan akan berakhir pada Februari 2026, menambah tekanan waktu bagi penyidik.
Di Persimpangan Waktu dan Bukti
Kasus kuota haji 2024 kini berada di persimpangan antara ekspektasi publik dan kalkulasi hukum. Desakan agar tersangka segera diumumkan beradu dengan kehati-hatian lembaga yang tak ingin langkahnya terpatahkan di pengadilan. Di ruang ini, KPK memilih berjalan dengan irama sendiri.
Bagi publik, kesabaran kembali diuji. Bagi KPK, kredibilitas dipertaruhkan. Di antara keduanya, satu hal ditegaskan pimpinan lembaga antirasuah itu: tak ada perpecahan—yang ada hanyalah proses yang sedang dirajut, simpul demi simpul.***
