Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy, mengaku partainya realistis dalam rencana pengajuan Hak Angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, bila memang anggota parlemen ragu untuk menggulirkannya, sebaiknya rencana tersebut dibatalkan saja.
“Ya, Hak Angket kita lihat aja perkembangan. Kalau layak terkumpul jumlahnya, kita maju terus. Kalau enggak, ya sudah, enggak usah,” kata Aboe di Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).
Ia mengaku tak bisa menjelaskan ihwal sejauh mana nasib Hak Angket DPR ke depannya. Sebab, kata dia, selama ini memang belum ada komunikasi formal antar-masing-masing fraksi di DPR.
“Kita lihat perkembangan. Perjalanan masih panjang,” ucapnya.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cenderung mengambil sikap berbeda dengan NasDem dan PKS.
PKB sendiri, sampai artikel ini diunggah, belum mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran. Ketua DPP PKB sekaligus Anggota Timnas AMIN, Luluk Nur Hamidah, mengatakan pihaknya enggan terburu-buru mengucapkan karena—menurut dia—ada yang perlu dibuktikan oleh PKB maupun Timnas AMIN dalam ruang konstitusi.
“Untuk mengucapkan selamat itu hal yang paling mudah. Tetapi, harus jejak lurus dulu deh, kemudian kita hargai proses itu, karena ada puluhan juta orang yang mempercayakan suaranya kepada kami dan ini yang kita jaga,” kata Luluk, dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (22/3/2024).
PKB, kata Luluk, tak terpengaruh sikap Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu 2024.
“Kami itu, terutama PKB, termasuk juga AMIN, tidak terlalu terpengaruh dengan sikap (Surya Paloh) itu,” ucap Luluk.
Menurut Luluk, apa yang tengah dikerjakan PKB atau Timnas AMIN dengan melaporkan gugatan hasil Pemilu ke MK merupakan hak konstitusional dalam berdemokrasi. “Ada begitu banyak catatan-catatan dan koreksi memang harus kita lakukan,” ucap Luluk.
“Seperti yang disampaikan Mas Anies dan juga Gus Muhaimin, bahwa jalan yang kita tempuh untuk mencari keadilan di MK hari ini justru dalam rangka untuk membuat koreksi dan juga perbaikan bagi sistem demokrasi, dan seluruh penyelenggaraan Pemilu kita yang akan datang,” paparnya.
“Kita buktikan Indonesia memberikan ruang konstitusional itu untuk mendapatkan keadilan,” pungkas Luluk.
Terkait indikasi pecah kongsi Koalisi Perubahan ini, menurut pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, setelah pemungutan suara Pemilu selesai, dan hasil hitung cepat beredar, parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memang cenderung bermain sendiri-sendiri.
“Mereka masing-masing bermain, walau ngomongnya solid, dorong hak angket dan sebagainya,” kata Ujang, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/3/2024).
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia itu menambahkan, masing-masing parpol mencoba memaksimalkan kepentingan politiknya sendiri-sendiri. Hal tersebut sebenarnya fenomena yang wajar karena, kata Ujang, politik merupakan permainan panjang. Untuk itu, partai-partai akan terus berusaha mengkonsolidasikan kekuatan mereka dengan merencanakan langkah-langkah meraih kekuasaan berikutnya.
“Jadi, parpol sudah main masing-masing, sudah menyelamatkan diri masing-masing,” kata Ujang.
“Masalah AMIN (Anies-Muhaimin) mengajukan gugatan (ke Mahkamah Konstitusi), itu bagian demokrasi kan. Memang, ketika ada persoalan, silahkan gugat ke MK, itu jalan terbaik,” pungkasnya.◼︎
