Bantuan sosial itu penting. Tapi, kalau kebablasan, bisa bikin genting. Muhaimin pun mengingatkan: yang dibutuhkan masyarakat bukan amplop terus-menerus, tapi jalan keluar dari kemiskinan.
__________
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa upaya mengatasi kemiskinan tak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan sosial alias bansos. Menurutnya, pendekatan terbaik adalah mendorong kemandirian masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang konkret.
Dalam paparannya di hadapan para kepala daerah, pada hajatan Retret Gelombang II di kampus IPDN Jatinangor, Rabu, 25 Juni 2025, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah harus mengubah cara pandang: dari sekadar memberi bantuan menjadi membangun kapasitas masyarakat.
“Masyarakat tidak boleh terus menunggu bansos. Anggaran negara harus digunakan untuk membuat mereka mandiri,” ujarnya.
Untuk menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 8/2025, Muhaimin merinci tiga pilar kebijakan yang harus jadi fokus para kepala daerah.
Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan memastikan akses terhadap fasilitas publik, infrastruktur yang terjangkau, transportasi yang efisien, dan pengurangan beban pajak.
“Tujuannya, biaya hidup masyarakat harus bisa ditekan,” katanya.
Pilar kedua adalah meningkatkan pendapatan warga, terutama melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Dia mengingatkan bahwa pelatihan saja tidak cukup.
“Kepala daerah jangan hanya memberi pelatihan, tapi juga dampingi mereka. Bantu UMKM naik kelas, perkuat kualitas produksinya,” kata dia.
Pilar ketiga adalah menghapus kantong-kantong kemiskinan. Muhaimin meminta kepala daerah melakukan pemetaan kawasan kumuh agar bisa segera ditangani.
Jika perbaikan infrastruktur tidak memungkinkan, relokasi menjadi solusi yang layak dipertimbangkan. “Kalau tidak bisa diperbaiki, maka bisa dipindahkan,” tegasnya.
Muhaimin juga menyoroti pentingnya batas waktu pemberian bansos. Menurutnya, bantuan sosial sebaiknya tidak berlangsung lebih dari lima tahun, kecuali untuk dua kelompok: lansia dan penyandang disabilitas, yang memang layak mendapatkan perlindungan jangka panjang.
“Di luar itu, warga harus didorong untuk bangkit dan mandiri. Ini bukan soal berhenti membantu, tapi soal menciptakan keberdayaan,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar pendekatan baru ini bisa dijalankan secara konsisten oleh semua level pemerintahan—baik pusat maupun daerah. “Kalau semua bisa sejalan, program pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, lebih manusiawi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Bansos Jadi Kurang Bagus Jika Diberikan Terus
Pernyataan Muhaimin jika bantuan sosial seyogianya bersifat sementara, bukan permanen, sepertinya bukan tanpa dasar. Pasalnya, berbagai studi dan pengalaman internasional menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan terus-menerus tanpa disertai upaya pemberdayaan justru menciptakan budaya pasif.
Dalam ilmu kebijakan sosial, fenomena ini dikenal sebagai welfare trap—jebakan kesejahteraan. Artinya, jika manfaat bansos dinilai lebih besar atau lebih mudah diakses ketimbang bekerja atau berwirausaha, sebagian penerima akan memilih tetap bergantung. Insentif untuk mandiri menjadi tumpul.
Di Indonesia sendiri, sejumlah studi menunjukkan bahwa bansos rutin tanpa pendampingan sering kali tak berhasil mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, muncul pola “menunggu bantuan” yang lama-lama justru melemahkan inisiatif warga untuk mencari penghasilan mandiri.
Bansos Mengancam Ketahanan Pangan
Efek negatif lainnya dari kucuran bansos terus-menerus muncul di sektor pangan.
Ketika bantuan berupa beras atau bahan pokok dibagikan secara masif tanpa perhitungan pasar, harga lokal bisa jatuh. Petani merugi, produksi terganggu, dan efek jangka panjangnya: ketahanan pangan justru rapuh.
Hal ini tercermin dari pengalaman sejumlah daerah yang harga hasil panennya anjlok karena kalah bersaing dengan bantuan gratis yang terus mengalir.
Karena itu, Muhaimin menekankan pentingnya membatasi masa penerimaan bansos.
Pesan yang ingin ditegaskan Muhaimin barangkali sederhana: negara hadir bukan hanya untuk membantu, tapi untuk memberdayakan. Sebab ketika rakyat hanya ditolong tanpa diberi alat untuk bangkit, kemiskinan tak akan pernah selesai. Dan bantuan, yang seharusnya menjadi jembatan, bisa berubah menjadi jerat.***
