Data itu juga belum menunjukkan berapa perkara karhutla yang telah naik ke tahap penyidikan pidana, berapa perusahaan yang digugat secara perdata, dan berapa nilai pemulihan lingkungan yang ditagihkan.
Keterbukaan nama pemegang izin menjadi penting karena sebagian besar kebakaran berulang terjadi di wilayah yang sama setiap musim kemarau. Publik perlu mengetahui apakah api berada di dalam konsesi perusahaan, lahan masyarakat, kawasan hutan, atau wilayah tanpa penguasaan yang jelas.
Risiko Membesar pada Semester Kedua
Angka 107.465,47 hektare baru mencakup Januari hingga Juni. Risiko kebakaran masih dapat meningkat ketika lebih banyak wilayah memasuki puncak kemarau pada Juli hingga September.
Pemerintah perlu memperbarui sebaran kebakaran per provinsi, luas kawasan gambut yang terbakar, jumlah konsesi terdampak, kualitas udara, serta emisi karbon yang dihasilkan.
Tanpa penanganan cepat, karhutla tidak hanya merusak hutan. Kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, penerbangan, pendidikan, perkebunan, serta hubungan Indonesia dengan negara tetangga apabila asap bergerak melintasi batas negara.***
