Kader PDI Perjuangan ‘Tidak Patuh’ Pilihan Partai di Pilpres, Caleg Fokus Menangkan Dirinya Sendiri

Menanggapi fakta tersebut, Ujang mengatakan bahwa sebenarnya hasil semacam ini juga di luar dugaan  PDIP sendiri. Sebab, sambungnya, kampanye terakhir Ganjar-Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP.

Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDIP, namun tak berdampak pada raihan suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah.

“Ya ini di luar dugaan PDIP ya. PDIP merasa percaya diri dan kampanye terakhir di Jawa Tengah, besar-besaran untuk menjaga suara partai sekaligus yang sama untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.”

Bacaan Lainnya

“Tapi fakta dan kenyataannya, mereka hanya bisa mengawal suara partai, tetapi tidak bisa memenangkan Ganjar-Mahfud,” katanya dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (15/2/2024).

Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah akibat ‘Jokowi Effect’, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial (bansos) yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan.

“Mungkin ada faktor lain yaitu efek Jokowi, ya, yang melakukan operasi di Jawa Tengah untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan hasilnya Prabowo-Gibran menang. Makanya, bansos itu kan jor-joran diberikan di Jawa Tengah. Ya itulah Jokowi Effect,” jelasnya.

Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai, faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar-Mahfud kalah dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

“Jokowi kan orang Solo, orang Jawa Tengah. Gibran juga orang Solo. Jadi ya bisa merebut suara di situ sehingga Prabowo-Gibran menang di situ,” ujarnya.

Ujang juga menilai kalahnya Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah dan Bali akibat caleg PDIP yang lebih memilih untuk memikirkan nasib suaranya di Pileg 2024. Selain itu, dia menganggap caleg PDIP tertekan dengan adanya surat instruksi dari DPP PDIP agar suara yang diraih sama dengan Ganjar-Mahfud.

Sebagai informasi, surat edaran itu sempat viral pada akhir tahun 2023 lalu dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pos terkait