JAKARTA—Selain wong cilik, petani, dan buruh, guru mengaji juga jadi ‘dagangan’ para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk mengeruk simpati dan elektabilitas. Masing-masing pasangan calon 2024 tetiba mencitrakan diri sebagai pihak yang pro guru ngaji, akan memperjuangkan mereka dengan jani gaji bulanan dan insentif.
Dikutip dari cnbcindonesia.com, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) memperkirakan ada sekitar 928.000 guru ngaj yang mengajari di Taman Pengajian Al-Quran (TPQ) dan Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKA). Sekitar 40 persen guru TPA dan TKA masih dibayar sangat rendah, yakni Rp100.000 per bulan.
Sungguh memprihatinkan.
Lalu, bagaimana janji para capres-cawapres terhadap mereka, sehingga punya harapan bisa meraup setidaknya 928 ribu suara guru ngaji itu?
Anies-Cak Imin Janjikan Guru Ngaji Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Saat berkampanye di Kabupaten Bekasi, Senin (18/12/2023), Cawapres Muhaimin Iskandar menyebut guru ngaji dan majelis taklim adalah solusi masalah mental anak muda. Menurut dia, jika negara gagal membangun generasi muda yang “berakhlakul karimah”, maka Indonesia akan kehilangan potensi bonus demografi di depan mata.
“Kita mulai dari membangun jiwa. Tidak ada pilihan. Guru ngaji, guru-guru pendidik, majelis taklim adalah kekuatan penting masa depan bangsa Indonesia begitu,” tegas politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, usai menghadiri silaturahmi pimpinan majelis taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 18 Desember 2023.
“Guru ngaji ini membangun karakter mental, membangun integritas, membangun akhlak yang dibangun sejak usia dini, balita, remaja, sampai ibu-ibu tua, manula,” tambah Cak Imin.
Menurut Cak Imin, pemerintah wajib berterima kasih kepada guru ngaji yang berperan membangun mental rakyat sejak usia dini. Oleh karena itu, kata Cak Imin, peran penting guru ngaji itu harus diapresiasi dengan pemberian tunjangan menggunakan anggaran pendidikan nasional.
“Saya yakin anggarannya sangat cukup, apalagi kalau kita lakukan penyisiran dari fokus-fokus anggaran pendidikan yang masih tidak jelas arahnya,” ujar Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan agar alokasi tunjangan guru ngaji, supaya anggaran pendidikan nasional lebih bermanfaat.
“Banyak anggaran-anggaran pendidikan yang tidak memenuhi kriteria sebagai pengajaran dan pendidikan. Kita fokuskan kepada guru-guru termasuk guru ngaji,” ujar Cak Imin.
Cak Imin juga berjanji bakal membebaskan lembaga pendidikan, seperti majelis taklim hingga pesantren, dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Jadi, lembanga pendidikan, kampus, pesantren, sekolah-sekolah, majelis taklim, yayasan-yayasan yang bergerak di pendidikan, pengajian, pengajaran, bebas PBB. Kami telah hitung, itu semua jauh lebih memudahkan para pengelola pendidikan menjadi murah,” ujar Cak Imin.
Sebelumnya, Imin juga berjanji bakal memprioritaskan pengangkatan guru mengaji menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Cawapres yang diusung Koalisi Perubahan itu menyampaikan bahwa pada saat ini pendidik ilmu keagamaan itu kerap kali tidak mendapatkan prioritas pengangkatan dari pemerintah.
“TPQ, Madrasah Diniyah, dan sebagainya selalu tidak mendapatkan prioritas. Belum lagi guru-guru pada umumnya. Guru-guru pada umumnya menjadi ujung tombak. Sebanyak mungkin harus diangkat menjadi pegawai negeri atau PPPK yang terbaik,” kata Cak Imin kepada wartawan, Selasa, 28 November 2023.
