JAKARTA—Presiden Joko alias Jokowi menunjuk Thomas Djiwandono, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Ini adalah jabatan baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kenapa harus ada dua wakil untuk Menkeu?
Bersama Thomas, Jokowi juga melantik Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono menggantikan Harvick Hasnul Qolbi. Juga melantik Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.
Thomas mengucapkan sumpah jabatannya disaksikan oleh, antara lain, Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menkeu Sri Mulyani.
Usai dilantik, Thomas mengatakan jika ia ditunjuk menjadi Wamenkeu II untuk memastikan keberlanjutan kebijakan Jokowi dan pemerintahan Prabowo ke depan.
“Tugas saya adalah semua hal yang menyangkut anggaran 2025 itu selaras dengan pemerintah sekarang dan program-program presiden terpilih ke depan,” kata Thomas, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.
Dia juga menyatakan bakal mundur dari posisinya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra untuk fokus sebagai Wamenkeu. Sebagai informasi, Thomas baru saja ditunjuk Prabowo sebagai Bendahara Umum Gerindra pada bulan Mei lalu.
“Yang bisa saya katakan di sini adalah, semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkeu,” ujar Thomas.
Thomas, sebagaimana dilansir kantor berita Reuters, Kamis (18/9/2024), mengaku bahwa dia tidak akan menjadi Menteri Keuangan di masa Prabowo. Dia mengaku hanya ditugaskan untuk menyinkronkan rencana pemerintahan berikutnya dengan anggaran tahun 2025 yang dirancang di Kemenkeu.
“Pak Prabowo masih mempertimbangkan kandidat profesional untuk jabatan Menteri Keuangan,” katanya kepada Reuters.
Sri Mulyani Mengaku Percaya Kemampuan Thomas
Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun mengucapankan selamat kepada Thomas atas penunjukannya
“Kami siap untuk bekerja bersama dalam mengelola kas negara dan keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.
Di tengah persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang berlangsung bersamaan dengan transisi pemerintahan baru, Sri Mulyani menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi.
“Ini adalah kewajiban kami untuk berkoordinasi dan berkolaborasi, terutama dengan presiden terpilih dan tim yang telah ia tunjuk,” imbuhnya.
“Tujuan kami adalah memastikan bahwa APBN 2025 mencerminkan prioritas kebijakan dari presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengaku percaya pada kemampuan Thomas.
“Sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Mas Tommy (Thomas) akan memperkuat koordinasi kementerian kami dengan tim transisi. Kami mengharapkan transisi yang lancar, menjaga kontinuitas tata kelola keuangan yang baik,” tukasnya.
Sekadar mengingatkan, Pada bulan Juni lalu, pemerintah menyepakati alokasi anggaran makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah sebesar Rp71 triliun dalam rancangan APBN 2025.
Terkait hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan hasil komunikasi dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, pelaksanaan program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah merancang defisit APBN 2025 pada 2,45 persen hingga 2,8 persen, atau naik dari defisit 2024 yang diperkirakan mencapai 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Sri Mulyani, anggaran makan gratis tersebut sudah termasuk dalam postur defisit fiskal di RAPBN 2025, yang berada di kisaran 2,29 persen hingga 2,82 persen dari PDB.
Sebagai informasi, dalam sebuah acara di Jakarta pada November 2023, Prabowo menyampaikan bahwa program makan siang gratis menyasar hampir 83 juta orang—termasuk 30 juta anak usia dini, 24 juta siswa SD, 9,8 juta murid SMP, 10,2 juta murid SMA dan SMK, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil.
Siapakah Thomas?
Sebagaimana dilansir situs resmi Partai Gerindra, Thomas adalah pria 52 tahun yang merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.
Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan sekarang mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Ibunya adalah kakak kandung Prabowo.
Thomas meraih gelar master bidang hubungan internasional di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat.
Pada 2006, paman Thomas yang lain, Hashim Djojohadikusumo, meminta Thomas untuk membantu di perusahaan agrobisnis miliknya, Arsari Group. Thomas pun kemudian menjabat Deputi CEO di perusahaan Hashim itu.
Solusi Problem Komunikasi tim Prabowo dengan Kemenkeu?
Dikutip dari BenarNews, peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa masuknya Thomas menjadi Wakil Menkeu menunjukkan adanya masalah antara tim Prabowo dengan Kemenkeu.
“Ini artinya memang ada komunikasi transisi dengan Sri Mulyani yang mengganjal, sampai-sampai mereka melihat perlu adanya Wamenkeu II, yang saya rasa juga belum tahu pembagian tugasnya seperti apa dengan Wamenkeu I,” ujar Nailul, sebagaimana dilansir BenarNews, Kamis (18/7/2024).
Nailul mencotohkan turunnya anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp440 triliun per tahun kini dipangkas menjadi Rp71 triliun pada 2025.
“Ada unsur ketidakpercayaan kepada Kemenkeu, kok program anggaran ratusan triliun cuma dikasih Rp71 triliun? Itu hanya sekitar 15 persen,” ujar Nailul.
Nailul menegaskan agar pemerintah ekstra hati-hati dalam mengelola APBN. Sebab, kata dia, masuknya Thomas berpotensi mengubah arah APBN ke depan. Apalagi Prabowo sempat mewacanakan untuk menaikkan rasio utang hingga 50 persen dari PDB.
Namun, Sri Mulyani sendiri menepis masuknya Thomas ke Kemenkeu akibat buruknya komunikasi dengan tim Prabowo Subianto.
“Kalau tadi ada pertanyaan, apakah masuknya Mas Tommy ini karena selama ini hubungan tidak bagus? Enggak. Justru karena selama ini bagus, namun dengan adanya (Tommy) di dalam, tidak harus ada pertemuan khusus, karena Mas Tommy sudah ada di sini,” ujar Sri Mulyani.
Peluang Thomas jadi Menkeu
Nailul juga melihat masuknya Thomas menjadi Wamenkeu membuka peluang baginya untuk menjadi Menkeu.
“Dengan begitu chance terbesar untuk menduduki posisi Menkeu ada di Thomas,” ucap dia.
Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai jika penunjukan Thomas sebagai Wamenkeu merupakan bagian dari penyesuaian untuk pemerintahan ke depan, sekaligus momentum untuk pengenalan calon Menkeu ke publik.
“Publik juga menanti-nantikan figur yang memimpin Kementerian Keuangan ke depan,” ujar Eko, dikutip dari BenarNews.
Namun demikian, Eko menegaskan, pemerintah tetap harus menjaga defisit di level aman, agar perekonomian tidak mengalami guncangan akibat terburu-buru melakukan akselerasi, sementara kabinet baru nanti sangat mungkin masih butuh adaptasi.
“Sepertinya akan ada tarik ulur antara melanjutkan program yang ada versus program baru sehingga perlu memprioritaskan program berdasarkan analisis yang terukur,” ujar Eko.
Kenapa Harus Ada Dua Wamenkeu?
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, tidak ada ketentuan khusus soal jumlah wakil menteri (wamen) di sebuah kementerian. Hal itu disampaikannya untuk merespons pertanyaan adanya dua Wamen Keuangan setelah Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wamen Keuangan II.
Menurut Pratikno, tidak hanya Kemenkeu saja yang memilki dua wamen. Di kementerian lainnya, kata dia, sebelumnya juga pernah ada dua wamen.
“Wamen kan memang tidak ditentukan (jumlahnya) dalam peraturan presiden (perpres) kelembagaan. Bukan hanya di Kementerian Keuangan,” ujar Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
“Dan ingat, pada periode yang lalu Wamen Keuangan kan ada dua. Kementerian BUMN dulu juga wamennya dua. Jadi, enggak ada sesuatu yang baru,” tegasnya.*
