JAKARTA—Calon Presiden (Capres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyebut jika Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, informasi perihal konsesi tersebut dinilai tidak transparan oleh kalangan nahdliyin sendiri. Dicurigai sebagai upaya untuk ‘mengunci’ PBNU.
Sebagaimana diketahui, Prabowo menyampaikan perihal pemberian IUP untuk PBNU dalam acara Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Jawa Timur, pada hari Sabtu, 18 November 2023.
Mulanya Prabowo membahas dana abadi pesantren sebagai program pemerintahan Jokowi. Dia menyebut program itu sebagai ‘pancingan’ atau stimulus dalam memajukan pesantren. Setelah itu, Prabowo menyebut jika Presiden Jokowi juga memberikan IUP kepada PBNU, sebagai bentuk ‘pancingan’ lainnya. IUP itu, menurut Prabowo, sebelumnya dipegang oleh perusahaan swasta, namun dicabut oleh Presiden Jokowi, kemudian diberikan kepada PBNU.
Penyataan Prabowo pun viral. Mengundang polemik. Masa’ organisasi kemasyarakatan (ormas) boleh mengelola tambang?
Maka dari itu, Ketua Pengurus Cabang Internasional NU (PCINU) Amerika Serikat dan Kanada Muhamad Izzul Haq meminta agar informasi tentang janji Jokowi yang dibilang oleh Prabowo itu dibuka sejelas-jelasnya kepada publik, terutama warga nahdliyin.
“Dibuka saja supaya jelas, gamblang, dan clear semua,” kata pria yang akrab disapa Izzul tersebut kepada Samudra Fakta, Kamis, 23 November 2023. Perlu dibuka karena, menurut Izzul, warga nahdliyin—bahkan pengurus di struktur cabang—belum mendapatkan informasi yang jelas perihal wacana tersebut.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memang sempat memberikan penjelasan. Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Yahya tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan janji pembagian konsesi tambang ke PBNU ketika Muktamar Lampung, Desember 2021. Dan kata Yahya, konsesi tersebut langsung diproses, namun belum selesai.
“Kan sudah lama itu. Itu kan Presiden pidato waktu pembukaan Muktamar di Lampung tahun 2021. Dan langsung diproses, sudah itu, cuma belum selesai prosesnya,” kata Gus Yahya, Selasa (21/11).
Namun, penjelasan Yahya dinilai belum memuaskan. Izzul, yang merupakan bagian dari struktural kepengurusan NU, pun curiga. “Jangan-jangan Jokowi sengaja ‘mengunci’ PBNU, dengan menjanjikan konsesi izin tambang demi kepentingan jagoannya di Pilpres 2024? Semacam simbiosis mutualisme,” katanya
