Guru Besar UI Teddy Prasetyono mendorong pemerintah memfokuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Teddy Prasetyono, mendorong pemerintah mereposisi sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pemerintah perlu mengalihkan fokus program tersebut pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Teddy menjelaskan, pemenuhan gizi paling ideal bermula sejak anak berada dalam kandungan. Oleh karena itu, intervensi nutrisi harus menyasar ibu hamil hingga anak melewati periode 1.000 HPK.
Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mencegah stunting, sekaligus mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak janin secara maksimal.
”Perhatian atas nutrisi berawal sejak dalam kandungan, yaitu di masa kehamilan,” ujar Teddy, saat membacakan rekomendasi bidang Kesehatan Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Meskipun masa kehamilan menjadi prioritas utama, Teddy menyebutkan pemerintah masih bisa memberikan dukungan nutrisi hingga anak berusia sembilan tahun. Gizi yang tepat akan sangat memengaruhi perkembangan kognitif anak di masa depan.
Pemenuhan nutrisi ini berdampak langsung pada kemampuan anak dalam menyerap pendidikan, belajar di sekolah, dan menghadapi tantangan kehidupan.
Karena alasan tersebut, Teddy mendukung langkah penghentian sementara program MBG, jika tujuannya untuk mengevaluasi dan memperbaiki target penerima manfaat.
“Pemberhentian itu bertujuan mengubah sasaran MBG agar sampai pada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Dukungan Akademisi Lintas Disiplin
Rekomendasi ini lahir dari hasil Focus Group Discussion (FGD) FIAD yang mengangkat tema “Intelektual Antardisiplin Berbicara tentang Indonesia Hari Ini”. Forum ini mempertemukan ratusan akademisi dan aktivis dari berbagai latar belakang untuk membahas ragam persoalan krusial bangsa.
Teddy menyatakan, kegiatan ini bertujuan melahirkan pemikiran baru yang konstruktif bagi arah kebijakan negara. Diskusi tersebut terbagi menjadi tujuh kelompok yang menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi, pangan, kesehatan, energi, sumber daya alam, hukum, sosial-kultural, hingga pendidikan tinggi.
