JAKARTA — Ganjar Pranowo melakukan dua langkah politik yang dinilai melangkahi Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDIP.
Belum lama ini, Ganjar secara personal, bukan atas nama partai, mendeklarasikan diri untuk tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran dan akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Hal tersebut dia sampaikan saat acara halalbihalal TPN, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.
“Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” tegas Ganjar ketika itu.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa PDI Perjuangan serius mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Menurut Ganjar, keseriusan itu telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan diketahui oleh Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP.
“Kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya,” kata Ganjar melalui rilis resmi TPN Ganjar-Mahfud, dikutip dari Tempo pada Jumat, 23 Febuari 2024.
Sementara itu, di sisi lain, Puan Maharani malah pernah menegaskan tidak ada hak angket terkait Pemilu yang bergulir di DPR.
“Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di mana di lapangan,” ujar Puan ketika itu.
Puan lantas menegaskan tidak ada instruksi kepada anggota DPR Fraksi PDIP terkait hak angket. “Nggak ada instruksi”, tegas Puan, usai memimpin rapat paripurna DPR, pada Kamis (28/3).
