Lebih jauh, ia mendorong agar pengelolaan dan kurikulum MANPK ditingkatkan seperti model Pesantren Istiqlal Internasional Indonesia (PIII) di UIII Depok. Dengan konsep boarding school modern yang memadukan tradisi klasik dan standar global, MANPK dapat mencetak generasi unggul yang bukan hanya saleh secara individual, tetapi juga solutif dalam tataran sosial.
Namun di balik gemilang kisah para alumni, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Sejumlah peserta Silatnas menyuarakan keresahan: MANPK masih belum memiliki payung hukum yang kuat.
“Setiap ganti menteri, arah kebijakannya ikut berubah. Kami butuh Peraturan Menteri Agama yang tegas dan baku,” keluh Irsyadunnas dari Padang.
Keluhan itu diamini oleh Muchtadlirin, peserta lain yang menyoroti status MANPK yang selama ini “menempel” di Madrasah Aliyah Negeri biasa.
“Sudah saatnya MANPK menjadi unit mandiri dengan kurikulum, guru, dan manajemen tersendiri. Kalau terus begini, potensinya tidak akan maksimal.”
Ironis, memang. Di satu sisi, para alumninya telah menunjukkan kiprah hebat di panggung nasional. Tapi di sisi lain, sistem dan legalitas yang mendukung pendidikan mereka masih diperlakukan seperti proyek percobaan yang mudah dihentikan kapan saja.
MANPK bukan sekadar madrasah. Ia adalah jembatan masa depan yang menghubungkan akar tradisi dengan visi global. Dan jika benar ingin membentuk SDM unggul berkarakter seperti dalam Asta Cita, sudah saatnya bangsa ini berhenti setengah hati.***
