JAKARTA—Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengaku cuti dari PBNU dan Direktur Wahid Foundation selama berkampanye untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Keputusan cuti ini, kata Yenny, dia ambil demi menjaga integritas.
Pada Jumat (27/10) pekan lalu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid mengungkapkan Yenny bergabung dalam TPN Ganjar-Mahfud sebagai Dewan Penasihat. Yenny satu tim dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
“Demi menjaga integritas organisasi, saya akan cuti sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU selama terlibat aktif dalam kampanye Pilpres 2024,” kata Yenny, Rabu, 1 November 2023.
“Hal yang sama juga saya lakukan dalam kapasitas sebagai Direktur Wahid Foundation, lembaga yang didedikasikan untuk melanjutkan pemikiran, gagasan, kerja sosial, dan kemanusiaan Gus Dur. Saya cuti sementara selama terlibat dalam aktivitas politik Pilpres 2024,” sambungnya.
Yenny menjelaskan, dia tidak mengundurkan diri, tetapi hanya mengambil cuti. Sebab, dia mengaku tetap berkomitmen menjalankan amanat sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU periode 2022-2027. Menurutnya, amanat untuk mengelola badan khusus PBNU ini melampaui momentum politik apa pun.
“Dalam tata kelembagaan NU, memang saya tidak diharuskan untuk mengundurkan diri selaku ketua badan khusus,” tuturnya.
Selanjutnya, kata Yenny, tanpa membebani organisasi struktural, dia akan langsung bekerja bersama komunitas akar rumput, khususnya warga NU dan umat Islam pada umumnya, untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud. Yenny berharap keputusan dan sikapnya ini bisa dipahami.
“Dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bagi para kader, santri, dan pengagum Gus Dur, bagi warga NU dan seluruh masyarakat Indonesia tercinta,” imbuh Yenny.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengingatkan jajarannya harus cuti atau mundur jika bergabung secara resmi ke dalam tim pemenangan capres-cawapres. Menurut Yahya, PBNU memiliki aturan terkait status keanggotaan pengurus PBNU yang tergabung menjadi tim sukses (Timses) Pemilu 2024.
“Kalau dia posisinya resmi, ya, dia harus cuti, atau bahkan harus mundur. Kalau posisinya resmi. Tergantung nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya,” kata Yahya, ketika ditemui awak media di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Oktober 2023.
Meski demikian, kata Yahya, pihaknya tidak bisa melarang pengurus NU yang condong terhadap bakal capres atau cawapres tertentu dalam kapasitas mereka sebagai masyarakat biasa—bukan timses atau tim pemenangan.
