JAKARTA—Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyinggung demo rompi kuning di Prancis, saat berdebat dengan Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD pada Debat Pilpres Putaran Keempat di JCC, Jakarta, pada Ahad (21/1/2024). Menurut Gibran, demo tersebut terkait isu greenflation.
“Greenflation itu, kita kasih contoh yang simple saja, demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Belajar dari negara maju,” jelas Gibran ke Mahfud.
Lalu, apa itu greeninflation dan kaitannya dengan demo rompi kuning?
Istilah ‘greenflation’—yang menurut Gibran terkait dengan demo rompi kuning di Prancis—sendiri merujuk pada kenaikan harga (inflasi) yang terjadi karena upaya transisi energi.
Dikutip dari AFP, Gerakan rompi kuning mulai mencuat di Prancis pada Oktober 2018 dan akhirnya pecah menjadi aksi unjuk rasa pada 17 November 2018.
Demonstrasi dipicu oleh sistem pajak yang dinilai memberatkan yang tidak sepadan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Prancis. Peningkatan pajak bahan bakar merupakan strategi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membiayai pengembangan energi bersih.
Peserta mengenakan rompi berwarna kuning terang yang biasa digunakan sebagai bagian dari prosedur keselamatan sopir-sopir Prancis. Hal itu mencerminkan kesetiakawanan terhadap kelas pekerja dan rakyat jelata. Dalam aksi tersebut, peserta demo menuntut kenaikan upah minimum, peningkatan kualitas hidup, hingga transparansi pemerintah.
Banyak yang melanjutkan aksi blokade massa yang menyebabkan kemacetan dan kelangkaan bahan bakar menjelang musim libur. Peserta terus menggelar aksi protes setiap Sabtu hingga kini.
Menurut euroactiv, pajak yang dimaksud adalah pajak karbon yang menaikkan harga BBM, sehingga memicu protes. Meski masalah Rompi Kuning ada kaitan dengan transisi energi, Gibran—dalam debat tersebut—tidak menjelaskan kaitannya ke inflasi hijau yang ia pertanyakan ke Mahmud MD.
Indonesia Meniru Prancis?
Sementara itu, ketika Gibran melontarkan wacana bahaya greeninflation, di Indonesia sendiri muncul wacana pemerintah kemungkinan mengambil kebijakan seperti yang ditempuh Macron di Prancis—yang akhirnya melahirkan protes rompi kuning itu. Kebijakan tersebut adalah menaikkan pajak kendaraan motor bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya peralihan dana subsidi BBM ke transportasi publik seperti LRT atau kereta cepat.
Wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara,” kata Luhut dikutip dari Antara, Jumat (19/1/2024).
Luhut menjelaskan, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, dan ketahanan energi. Hal tersebut, kata dia, bakal dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pekan ini.
Menurut Luhut, perkembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing Indonesia sebagai hub otomotif di ASEAN. Dia pun berharap seluruh masyarakat Indonesia agar dapat segera mengubah kebiasaan dengan beralih dari kendaraan berjenis bahan bakar ke kendaraan battery electric vehicle (BEV), dengan alasan untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat untuk generasi mendatang.
Luhut juga menyebut bahwa polusi udara dapat berdampak kepada siapa pun, sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama. ○
FOTO: Aksi rompi kuning di Prancis. (Boris Horvat/AFP)
