Hingga akhir Juni 2025, dana BOS triwulan kedua untuk madrasah dan RA belum cair. Memicu krisis operasional dan membuat guru honorer terjebak dalam ketidakpastian ekonomi. FGSNI bertekad mengawal pencairan dan menyuarakan hak para pendidik ke pemerintah.
__________
Hingga menjelang akhir Juni 2025, aroma keputusasaan menggantung di ruang-ruang kelas madrasah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan kedua tak kunjung cair, meninggalkan ratusan ribu guru honorer dalam ketidakpastian.
Di balik papan tulis dan lembar-lembar RPP, mereka harus bertahan hidup dengan sisa tabungan dan utang koperasi.
“Honor saya cuma Rp15.000 per jam. Tanpa dana BOS, kami harus menambal hidup dengan pinjaman,” kata seorang guru MI swasta di Kabupaten Semarang, yang memilih tak disebutkan namanya.
Di madrasahnya, ada sepuluh guru non-ASN yang menggantungkan hidup pada dana BOS untuk sekadar membayar ongkos datang mengajar.
Keterlambatan pencairan ini bukan kasus baru. Tapi skala dan dampaknya kini meluas.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Asep Rizal Asyari, menyebut ini bukan semata soal teknis, melainkan soal keadilan.
“Guru-guru honorer madrasah sudah bekerja maksimal, tapi justru jadi korban sistem anggaran yang timpang. Negara belum hadir seutuhnya bagi kami,” ujarnya di Tasikmalaya, 17 Juni 2025.
Padahal, Petunjuk Teknis BOS Madrasah 2025 mewajibkan pencairan dilakukan tepat waktu setiap triwulan. Kenyataannya, hingga pekan ketiga Juni, sebagian besar madrasah belum menerima dana.
Akibatnya, gaji guru, listrik, alat tulis, dan bahkan kegiatan pembelajaran terancam berhenti.
Ketua Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI), Agus Muchtar, ikut bersuara lantang. Ia menyatakan organisasinya akan terus mengawal pencairan dana BOS hingga tuntas.
“FGSNI punya legal formal. Kami siap menjadi corong aspirasi guru ke pemerintah pusat. Jika perlu, kami turun ke jalan,” tegasnya.
Di tengah gelombang digitalisasi dan jargon pendidikan merdeka, para guru madrasah swasta masih berjuang di garis depan dengan segala keterbatasan. Yang mereka tunggu bukan sekadar anggaran—tetapi pengakuan atas martabat mereka sebagai pendidik bangsa.***
