Menurutnya, silaturahmi antara umara dan ulama adalah tradisi lama yang harus dijaga. Ia juga menyinggung sejarah perlawanan 10 November 1945, saat kiai, santri, polisi istimewa, dan TNI bahu-membahu melawan agresi Belanda.
Kemenhaj mendeteksi 400 ribu data antrean haji invalid dari total 5,7 juta pendaftar. Pembersihan data ini berpotensi memangkas masa tunggu keberangkatan jamaah secara faktual menjadi 14-15 tahun, turun drastis dari sebelumnya 49 tahun.
Kategori: Berita
Kejati Jatim Geledah 4 Lokasi, Usut Dugaan Korupsi Jasa Kepelabuhanan Probolinggo
Kejati Jatim menegaskan, langkah ini bagian dari komitmen penegakan hukum. Tujuannya memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai aturan dan bersih dari praktik korupsi.
Tim Robotika ITS Sapu Bersih Juara Dunia di Korea Selatan
ITS menurunkan dua tim andalan, Iris dan Ichiro. Mereka berkompetisi dalam tiga kategori: autonomous car, humanoid adult size, dan humanoid kid size.
Scam di Indonesia Bikin Ngeri! OJK Beberkan 225 Ribu Laporan, Kerugian Rp4,6 Triliun
Fenomena scam bukan sekadar kasus kriminal. Ia sudah jadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Pemerintah boleh saja gencar kampanye, tapi kunci utamanya tetap ada di masyarakat.
Bongkar Jejak Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek, Kejagung Turunkan Penyidik ke Daerah
Program laptop chromebook ini memang menyasar kawasan 3T — singkatan dari terluar, terdepan, dan tertinggal.
Soal Kuota Haji Tambahan, Kuasa Hukum Klaim Yaqut Punya Otoritas Pembagian
Kata kuasa hukum Yaqut, kebijakan pembagian kuota haji didasarkan simulasi kapasitas Mina, tempat seluruh jemaah wajib menginap.
Pajak Bumi-Bangunan Melonjak Gara-gara Program Makan Bergizi Gratis?
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut MBG tak memberi dorongan berarti pada daya beli masyarakat. Justru menekan fiskal daerah.
Warga NU Resah Kasus Kuota Haji, PBNU Dituntut Ambil Sikap
Warga dan pengurus NU di bawah disebut sering ‘rasan-rasan’ dalam forum pertemuan.
KPK Sisir Dugaan Jatah Kuota Haji untuk DPR
Fokus utama penyidikan KPK tetap pada penggeseran kuota haji, yang ditaksir merugikan negara Rp1 triliun.
Kuasa Hukum Sebut Ponsel yang Disita Bukan Milik Yaqut, KPK: Yang Penting Isinya
Perangkat tersebut sedang dianalisis melalui forensik digital.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.