Jonathan, yang dikenal sebagai pengurus GP Ansor di era Yaqut Cholil Qoumas, menulis, “Selain Khalid Basalamah ternyata ada juga yang balikin duit ke KPK, pejabat tinggi setingkat dirjen dan sekaligus bendum sebuah ormas. Beritanya sepi ya? Ya sepi laah, kan bukan NU.”
Komdigi melacak sinyal seluler terakhir rombongan jurnalis yang hilang di Anak Krakatau berada di Pulau Sebesi. Tim SAR gunakan data untuk operasi pencarian.
Headline
Kategori: Berita
Siapakah Ibnu Masud, Bos PT Muhibbah Mulia Wisata, ‘Upliner’ Khalid Basalamah dalam Kasus Jual Beli Kuota Haji?
PT Muhibbah memiliki izin resmi Kemenag. Namun setelah nama Ibnu Mas’ud disebut Khalid, laman resmi muhibbahtour.com tidak bisa diakses.
Desakan Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Makin Keras, Publik Kejar Janji KPK
Dengan banyaknya saksi diperiksa, penggeledahan, serta bukti uang yang sudah disita, sudah cukup bagi KPK untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab.
Kalau Tunggu Pemerintah, Rumah Keburu Ambruk
Setiap musim hujan, jutaan keluarga hidup dengan rasa takut. Atap bisa roboh, lantai jadi lumpur, dinding rapuh mengancam keselamatan.
Google PHK 200 Pekerja Kontrak AI, Diduga Terkait Protes Upah
Mengutip laporan Wired dan Techspot (16/9), para pekerja terdampak kebanyakan berbasis di Amerika Serikat dan tergabung dalam program “super rater”.
Pakar Hukum Sindir KPU “Pagi Dele Sore Tempe” Soal Aturan Dokumen Capres
Menurutnya, keputusan KPU sejak awal bermasalah karena tidak mempertimbangkan dampak strategis terhadap keterbukaan informasi publik maupun kredibilitas lembaga.
Pesantren Award 2025 Umumkan Finalis, dari Kepala Daerah hingga Santri Inspiratif
Kemenag umumkan finalis Pesantren Award 2025. Nama-nama kepala daerah dan santri inspiratif masuk daftar 10 besar, siap bersaing ke tahap berikutnya
Aktivis NABRAK: Jangan Campuradukkan NU dengan PBNU, Mari Tetap Cintai NU
Ia juga meminta warganet bersikap adil. Ia mengingatkan, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan KPK.
NU Terseret Isu Korupsi Kuota Haji, Mahfud MD Prihatin, Para Kiai Gerah
Mahfud menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti sudah memiliki indikasi kuat sebelum menyampaikan ke publik. Namun, ia menilai perlu diperjelas apakah dana itu benar masuk ke institusi PBNU atau hanya kepada individu.
Menko PMK Cak Imin Minta Rp200 Triliun Dana Himbara Serius Dikucurkan ke UMKM
Kata dia, sektor UMKM terbukti konsisten dalam mengembalikan pinjaman, sehingga patut diprioritaskan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









