MK menegaskan, konsep kebebasan beragama yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
MAKI mengungkapkan perkiraan adanya operasi tangkap tangan lanjutan terhadap tiga kepala daerah di Jawa Tengah pada 2026. Praktik rasuah ini didominasi modus suap proyek dan jual beli jabatan di tengah kritik atas langkah tebang pilih.
Kategori: Hukum
Pemilik Rental Mobil Jadi Korban Penembakan, Keluarga Mengaku Diabaikan Polisi, Oknum TNI Diduga Terlibat
Peristiwa ini cukup kompleks, di mana ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dan peristiwa pengabaian polisi terhadap laporan korban.
Banyak Oknum Polisi Berulah Gara-gara Pimpinan Lalai, Pengamat: Polri Perlu Pemurnian
Purifikasi atau pemurnian di tubuh Polri tidak bisa hanya dilakukan melalui pengawasan berbuntut sanksi-sanksi, tetapi juga perlu perbaikan sistem.
Tiga Perwira Polisi Dipecat dalam Kasus Pemerasan Penonton DWP, Dua Tingkat Pimpinan Juga Harus Disanksi
“Kalau konsisten dengan Peraturan Kapolri 2/2022 tentang pengawasan melekat, pimpinan dua tingkat ke atas juga harus diperiksa dan diberi sanksi, sebagai bentuk kelalaian melakukan kontrol dan pengawasan,” kata pengamat.
YLBHI: Mutasi Kombes Irwan Anwar Sebagai Jalan Aman Polri, Harusnya Dipidanakan
Ini adalah catatan besar. Kita terus menerus dihadiahkan, disuguhkan pengulangan cerita, pengulangan peristiwa di mana ada banyak sekali aparat yang bersalah, tetapi tidak tegas tindakannya
Terlibat Langsung Aksi Pemalakan Penonton DWP, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Dipecat
Mantan pejabat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya itu meminta uang sebagai imbalan untuk membebaskan atau melepaskan terperiksa.
Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Nonaktif Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kegiatan Dinas
Penyidik telah menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai Rp1 miliar.
Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Restitusi Rp17,5 Miliar, Hakim Hanya Kabulkan Rp1,025 Miliar
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan banding atas putusan hakim PN Surabaya.
MK Hapus Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden, Semua Parpol Peserta Pemilu Bisa Ajukan Calon
MK menyatakan bahwa norma Pasal 222 dalam UU Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Polisi Pemeras WNA Tak Cukup Hanya PTDH, Perlu Diproses Pidana Juga
Rombongan oknum polisi yang telah mencemarkan nama baik institusi dan negara itu juga dinilai perlu dipidana.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.