Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menuai kontroversi setelah menyebut orang yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “tolol sedunia”. Ucapan itu ia lontarkan usai kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat, 22 Agustus 2025.
__________
Dalam keterangannya, politikus NasDem itu menegaskan kritik keras kepada DPR sah-sah saja. “Mau maki-maki DPR silakan, tapi jangan sampai bilang ‘bubarin DPR’. Itu orang tolol sedunia,” kata Sahroni di Medan.
Dari Tunjangan Rp50 Juta ke Seruan Bubarkan DPR
Polemik bermula dari pemberitaan mengenai tunjangan rumah bagi anggota DPR. Nilainya mencapai Rp50 juta per bulan per anggota.
DPR beralasan, tunjangan itu adalah pengganti rumah dinas, sesuai keputusan Kementerian Keuangan. Namun di mata publik, angka itu mencolok. Di tengah mahalnya harga beras, biaya sekolah, dan naik-turunnya harga BBM, tunjangan fantastis itu dipandang sebagai bentuk ketidakpekaan elite.
Ketidakpuasan pun bergulir. Di media sosial, warganet mulai menyerukan tagar dan kalimat lantang: “Bubarkan DPR!” Seruan itu makin ramai menjelang isu aksi 25 Agustus.
Tidak ada penggagas resmi yang mengklaim sebagai motor gerakan, tapi gaungnya keras terdengar.
Sahroni Membalas dengan Kata “Tolol”
Ahmad Sahroni langsung menanggapi gelombang tersebut ketika di Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 22 Agustus 2025.
“Mau maki-maki DPR silakan, tapi jangan sampai bilang bubarin DPR. Itu orang tolol sedunia,” ujarnya seusai kunjungan ke Polda Sumut.
Pernyataan yang ia maksudkan untuk membela institusi DPR justru menjadi blunder. Video ucapan itu beredar cepat. Potongan kalimat “orang tolol sedunia” diputar berulang kali di X dan Instagram.
Warganet Balik Menyerang
Respons publik pun tak terelakkan. Kolom komentar akun Instagram Sahroni dibanjiri serangan balik.
“Kami yang gaji, kami bosnya, kok dibilang tolol?” tulis seorang warganet.
Suara.com, pada 23 Agustus merangkum komentar-komentar serupa yang intinya menegaskan: DPR ada karena rakyat, bukan sebaliknya.
Nama Sahroni sontak masuk trending topic. Narasi yang berkembang justru menyoroti ketidakhati-hatian seorang pejabat publik yang seharusnya menjaga komunikasi dengan rakyat.
Blunder yang Memperlebar Jarak
Ucapan Sahroni seolah memperkuat kesan lama bahwa DPR alergi kritik. Padahal, publik sudah lama menilai lembaga legislatif sebagai salah satu institusi negara dengan tingkat kepercayaan rendah.
Alih-alih mengajak berdialog atau meredakan amarah masyarakat, Sahroni memilih bahasa keras yang berujung kontraproduktif. Ia memang menegaskan kritik keras boleh saja, tapi pernyataan “tolol” justru menyapu rata orang-orang yang kecewa dengan DPR.
Cermin Jurang Rakyat dan Wakilnya
Kontroversi ini menjadi cermin jarak yang makin lebar antara rakyat dan wakilnya di Senayan. Bagi publik, kritik terhadap DPR adalah ekspresi kekecewaan, bukan ancaman konstitusi. Sementara bagi sebagian elite, kritik tajam sering dianggap serangan personal atau upaya delegitimasi lembaga.
Blunder Ahmad Sahroni memperlihatkan satu hal: di era keterbukaan informasi, satu kalimat saja bisa memicu badai. Dan dalam badai itu, DPR kembali harus menanggung risiko turunnya kepercayaan rakyat—bukan karena isu substansial yang rumit, melainkan karena pilihan kata yang keliru dari salah satu penghuninya.***
