Pemeriksaan dilakukan 7 Oktober 2025, dengan nilai kerugian negara ditaksir lebih dari Rp100 miliar.
Penulis: Anwar Haris
Menag Nasaruddin Umar: Jaga Marwah Pesantren, Jangan Sebarkan Stigma
Menag mengaku terkejut dan prihatin dengan pemberitaan yang menempatkan pesantren secara negatif.
KPI Hentikan Sementara Program ‘Xpose Trans7’, Nilai Lecehkan Dunia Pesantren
Tayangan tersebut terbukti melanggar Pasal 6 P3 serta Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan (2) huruf (a) SPS yang mewajibkan lembaga penyiaran menghormati keberagaman budaya dan melarang pelecehan terhadap lembaga pendidikan.
Pemerintah Bakal Latih Santri Jadi Pekerja Konstruksi Bersertifikat, Tradisi Gotong Royong Pesantren Diperkuat
Pelatihan tersebut bertujuan agar semangat kerja bakti di pesantren tetap hidup, namun dijalankan dengan standar keselamatan dan konstruksi yang benar.
Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Penetapan Tersangka Sah Secara Hukum
Hakim menilai, penetapan tersangka dan penahanan Nadiem oleh Kejagung sudah sah menurut hukum.
Indonesia Pastikan Tak Terbitkan Visa Atlet Israel, Yusril: Tak Ada Kompromi
“Presiden sudah jelas dalam pidatonya di PBB: Indonesia berdiri di pihak Palestina,” ujar Yusril.
Ternyata Riza Chalid dan Jurist Tan Tak Hilang Kewarganegaraan Meski Paspor Dicabut
Kejagung telah mengajukan Red Notice ke Interpol agar kedua buron dapat dipulangkan dengan kerja sama negara anggota.
Wamenag Ajukan Lagi Pembentukan Ditjen Pesantren, Berharap Rampung Sebelum 22 Oktober
Pembentukan Ditjen Pontren pernah disetujui Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada periode sebelumnya. Namun, prosesnya terhenti karena harus melalui tahapan di Sekretariat Negara dan menunggu izin prakarsa dari Presiden.
MUI Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 menjadi ajang internasional pertama yang digelar di Asia Tenggara dengan diikuti 86 negara.
Cak Imin Larang Santri Jadi Kuli Bangunan Ponpes: “Tak Boleh Lagi Sembarangan”
Kata dia, pemerintah kini mewajibkan setiap pembangunan pondok pesantren dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas PU setempat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.