Pengurangan poin untuk pelanggar lalu lintas bervariasi, bergantung jenis pelanggarannya.
Penulis: Anwar Haris
Muhaimin Umumkan Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat, Uji Coba di Jabodetabek
Kata Muhaimin, sekolah rakyat berbentuk seperti sekolah asrama atau boarding school.
Pemerintah Libatkan Maskapai Milik Waketum PKB untuk Layani Jemaah Haji 2025
Lion Air mengklaim telah menyiapkan 10 unit pesawat, 116 pilot, 531 pramugari dan pramugara, serta 64 orang teknisi.
Ketum PBNU Ingin Dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis, BGN Pernah Nyatakan Tak Beri Mandat untuk Ormas
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim bahwa pesantren-pesantren di bawah naungan PBNU telah dihubungi oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pilot project program MBG.
Chuck Putranto, Mantan Anak Buah Ferdy Sambo yang Pernah Hampir Dipecat, Jadi Pejabat di Polda Metro Jaya
Sebelumnya Chuck menjabat sebagai Kabagbinopsnal Ditbinmas Polda Metro Jaya, dan dalam mutasi ini, dia mendapat jabatan baru sebagai Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
MK Tolak Permohonan agar Orang Tak Beragama Diakui Negara
MK menegaskan, konsep kebebasan beragama yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pemilik Rental Mobil Jadi Korban Penembakan, Keluarga Mengaku Diabaikan Polisi, Oknum TNI Diduga Terlibat
Peristiwa ini cukup kompleks, di mana ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dan peristiwa pengabaian polisi terhadap laporan korban.
Terlibat Langsung Aksi Pemalakan Penonton DWP, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Dipecat
Mantan pejabat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya itu meminta uang sebagai imbalan untuk membebaskan atau melepaskan terperiksa.
Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Nonaktif Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kegiatan Dinas
Penyidik telah menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai Rp1 miliar.
MK Hapus Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden, Semua Parpol Peserta Pemilu Bisa Ajukan Calon
MK menyatakan bahwa norma Pasal 222 dalam UU Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.