Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi dana Rp2,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Dari seluruh anggaran tersebut, hanya Rp46 miliar—atau sekitar 5,6% dari total APBD—yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Sementara hingga Maret 2023 hampir habis, masih banyak ruas jalan di Kabupaten Jombang yang kedapatan tidak layak. Lubang menganga di mana-mana, mulai dari daerah pinggiran hingga pusat kota.
Salah satu tuntutan mahasiswa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang—yang disampaikan melalui aksi yang berakhir ricuh pada Senin, 20 Maret 2023—adalah transparansi anggaran. Mahasiswa menilai bahwa banyak program Pemkab Jombang yang tidak tepat sasaran. Salah satunya adalah program perbaikan infrastruktur.
“Aksi ini kita lakukan karena ingin membuka transparansi anggaran di Pemkab Jombang,” ujar korlap aksi Kelvin Arisudin. Para mahasiswa tersebut membentangkan spanduk dengan berbagai macam tulisan, seperti “Jombang Medot Janji”—yang berarti “Jombang Ingkar Janji”.
Sekadar informasi, untuk tahun 2023 ini Kabupaten Jombang mendapatkan kucuran APBD sebesar Rp2,6 Triliun. Besaran tersebut disahkan dalam rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang pada Senin, 21 November 2022. Besaran APBD ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022, yang besarnya Rp2,4 Triliun. Ada kenaikan sekitar Rp200 miliar.
Rapat paripurna pengesahan APBD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi. Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, juga hadir dalam rapat. Sejumlah anggaran dalam APBD tahun 2023, menurut Mas’ud Zuremi, difokuskan pada perbaikan infrastruktur.
“Untuk tahun ini (2022) ada refocusing. Tahun depan (2023) ya semoga saja tidak ada, agar program kerja bisa berjalan dengan baik,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi kepada wartawan, usai paripurna kala itu.
Menurut dia, sejumlah pos anggaran pada APBD 2023 difokuskan untuk penanganan infrastruktur, terutama jalan. “Untuk perbaikan jalan kabupaten ini juga sangat penting, baik jalan antar-kecamatan, poros desa, dan lain sebagainya,” tambahnya. Mas’ud menambahkan, perbaikan irigasi persawahan dan infrastruktur sarana pertanian juga menjadi prioritas pada APBD 2023.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Bayu Pancoroadi usai rapat paripurna kala itu mengatakan jika pada tahun anggaran 2023 pihaknya masih fokus kepada penanganan kerusakan jalan. “Kondisi jalan yang sudah rusak itu yang menjadi target kita di 2023. Sementara ini yang kita identifikasi ada 26 (titik) dengan tingkat kerusakan yang parah,” ungkap Bayu Pancoroadi, dikutip dari Bhirawa.com, 21 November 2022.
Sejumlah ruas jalan yang akan ditangani oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang pada tahun anggaran 2023, menurut Bayu, salah satunya adalah ruas jalan Kesamben-Karangri. “Kesamben-Karangri kita lanjutkan di 2023. Kita usahakan untuk yang Kesamben insya Allah tuntas. Karena itu muka dari Kabupaten Jombang, kita usahakan tuntas di 2023,” pungkasnya.
Namun demikian, penanganan jalan rusak di wilayah Jombang sepertinya belum bisa dilakukan menyeluruh. Sebab, dari APBD Rp2,6 triliun tersebut, Pemkab Jombang hanya mengalokasikan sebesar Rp46 miliar yang dibagi untuk memperbaiki 52 ruas jalan. ”Insya Allah tahun ini ada 52 ruas jalan yang akan kita perbaiki, dari total anggaran Rp 46 miliar,” kata Bayu, sebagaimana dikutip dari Jawa Pos, Jumat, 6 Januari 2023. Dengan demikian, alokasi untuk satu ruas jalan kurang dari Rp1 miliar.
Bayu menjelaskan jika 52 ruas jalan kabupaten itu menyebar di seluruh kecamatan. Dua di antaranya adalah penanganan jalan rusak dampak pengalihan arus lalin proyek jembatan baru Ploso, ruas Kabuh-Tapen, dan Bawangan-Ploso. ”Untuk Kabuh-Tapen Insya Allah tuntas, kurang lebih (alokasinya) Rp5,4 miliar,” imbuh dia. Untuk ruas Bawangan-Ploso, lanjut Bayu, merupakan pekerjaan lanjutan. Sebab, kata dia, menjelang akhir 2022 jalur tersebut sudah mulai ditangani.
