JAKARTA | SAMUDRA FAKTA—Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa Amerika Serikat (AS) berupaya mencampuri pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indinesia melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) mancanegara. Menurut Misbakhun, Indonesia sudah lama menjadi negara tempat beroperasinya LSM asing, termasuk International Republican Institute (IRI). Kata Misbakun, LSM asal AS itu membawa agenda politik.
“Belakang ini kami menerima informasi tentang IRI berupaya untuk mencampuri urusan negara dan Pemilu 2024 melalui programnya,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Kamis, 12 September 2023.
IRI merupakan organisasi nirlaba Amerika Serikat yang didirikan pada 1983 dan didanai oleh pemerintah AS. Sejak didirikan, IRI telah bergerak aktif di Afrika, Asia, Karibia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Timur Tengah.
IRI juga tercatat sebagai salah satu penerima hibah utama National Endowment for Democracy (NED) yang didukung CIA. Oleh karena itu, menurut Misbakhun, IRI dianggap sebagai pilar penting yang melayani kepentingan strategis AS di seluruh dunia.
Misbakhun juga menjelaskan bahwa IRI beroperasi di Indonesia sejak akhir 1990-an. Sejak saat itu IRI telah menjalankan banyak program di empat bidang utama, yaitu persiapan regenerasi pemimpin, peningkatan partisipasi politik perempuan, pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan masyarakat, serta pencegahan ekstremisme kekerasan di 34 provinsi Indonesia.
Program IRI yang menjadi sorotan Misbakhun ialah ‘The Next Gen of Political Party Leaders: Catalysts for a Resilient Indonesian Democracy’ yang dimulai pada 1 Juni 2022. Program itu berakhir pada 31 Maret 2023.
Kata Misbakhun, program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan memfasilitasi peluang bagi individu yang berpikiran reformasi, terutama mereka yang berada di pinggiran kekuasaan, serta memajukan reformasi internal partai dan menyebarkan ide-ide konsisten dengan kepentingan AS. IRI menggandeng LSM lokal dan membimbing para pemimpin muda maupun tokoh partai untuk menjamin kepentingan AS dalam Pemilu 2024.
IRI, kata Misbakhun, pernah mengadakan pelatihan untuk mendorong para para tokoh pemuda untuk memprotes undang-undang dan peraturan yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan hak sipil.
Salah satu jejak IRI, menurut Misbakhun, ada pada demo kelompok buruh menentang Undang-Undang Cipta Kerja dan uji materi atas presidential threshold 20 persen. “Itu ada dalam dokumen internal IRI. Ternyata programnya merupakan bentuk intervensi IRI dalam urusan dalam negeri dan Pemilu 2024 Indonesia, dan berpotensi mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional,” kata Misbakhun.
Misbakhun menilai gerakan IRI itu adalah alarm soal kepentingan asing mencampuri agenda nasional Indonesia. Dan menurut Misbakhun, agenda itu harus dilawan. “Pihak AS sedang melakukan upaya yang sangat dalam melakukan infiltrasi ke dalam proses politik di Indonesia. Ini harus dilawan,” kata Misbakhun.
Cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk menangkal intervensi asing dalam Pemilu 2024 ialah dengan untuk menghentikan program IRI yang diduga melanggar hukum Indonesia dan mengganggu kemandirian penyelenggaraan Pemilu 2024.
