Kejagung Telusuri Aset Riza Chalid, UU Baru Tak Berlaku Surut

Riza Chalid. (Dok. Istimewa)

Kejagung terus menelusuri aset Riza Chalid. Naskah UU Perampasan Aset membatasi penerapannya pada tindak pidana setelah aturan berlaku.

Kejaksaan Agung terus menelusuri aset Riza Chalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik dan jaksa juga menyiapkan kemungkinan sidang tanpa kehadiran Riza atau in absentia.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Sabtu (21/11/2026), Anang menilai UU Perampasan Aset dapat memperkuat upaya pemulihan aset dalam perkara yang melibatkan buronan.

Bacaan Lainnya

“Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset,” kata Anang.

Selain Riza, Anang menyebut Jurist Tan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Arif Kurniawan dalam perkara dugaan korupsi pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Pasal 72 Batasi Penerapan UU Baru

DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Agenda paripurna itu maju 26 hari dari tenggat pembahasan.

Pasal 72 dalam naskah yang dipublikasikan DPR membatasi perampasan dan pengelolaan aset pada tindak pidana yang dilakukan setelah UU mulai berlaku.

Pasal 74 menetapkan UU mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Penelusuran Aset Riza Sudah Berjalan

Kejagung menetapkan Riza sebagai tersangka pada 10 Juli 2025. Dalam penyidikan perkara itu, Kejagung menyita tanah dan bangunan yang diduga miliknya di Kota Bogor pada 27 Agustus 2025.

Interpol menerbitkan red notice atas nama Riza pada 23 Januari 2026. Menurut Anang, penyidik dan jaksa masih berupaya menghadirkan Riza sambil menelusuri asetnya.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan