DPR menyoroti akses pemeriksaan kesehatan calon jemaah di kepulauan. Pelunasan haji tahap pertama ditutup 10 Desember 2026.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah mempercepat penetapan status kesehatan calon jemaah haji 2027 agar mereka punya cukup waktu untuk melunasi biaya.
Menurut keterangan resmi DPR, Marwan menyampaikan permintaan itu saat Komisi VIII mengunjungi Asrama Haji Embarkasi Makassar, Jumat, 20 November 2026.
“Tiba-tiba nanti waktunya habis, sementara kuota belum terserap dengan baik,” kata Marwan.
Akses Pemeriksaan di Kepulauan
Dalam laporan Sabtu, 21 November, Marwan menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan yang dapat memperlambat pemeriksaan calon jemaah di kepulauan dan daerah terpencil.
Ia meminta Pusat Kesehatan Haji berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota agar layanan pemeriksaan menjangkau calon jemaah di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan Ikbal Ismail mengatakan pada Kamis, 19 November, pemeriksaan calon jemaah di provinsi itu telah mencapai 90 persen.
Pelunasan Tahap Pertama Ditutup 10 Desember
Menurut pengumuman Kemenhaj, calon jemaah haji reguler wajib memenuhi syarat istitaah kesehatan sebelum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Pelunasan haji 2027 tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026. Tahap kedua dijadwalkan pada 16–31 Desember 2026 jika masih ada sisa kuota.
Untuk Embarkasi Makassar, Bipih ditetapkan Rp55.428.465 sebelum dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual jemaah.***





