Mengapa UU Perampasan Aset Dikritik ICW dan YLBHI?

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU di melalui rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11). (Samudrafakta)

ICW menyoroti hilangnya aturan pengayaan tidak wajar. YLBHI mengingatkan risiko penyalahgunaan kewenangan aparat.

Persetujuan DPR atas RUU Perampasan Aset belum menjawab kekhawatiran sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap isi dan proses pembahasannya.

Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti tidak masuknya ketentuan pengayaan tidak wajar atau illicit enrichmentdalam aturan yang disetujui DPR pada Kamis, 19 November 2026.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengingatkan risiko penyalahgunaan kewenangan pemblokiran dan penyitaan aset.

Bacaan Lainnya

Kedua organisasi tersebut juga mempersoalkan keterbukaan draf selama pembahasan. ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset telah mengadukan pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ketentuan Pengayaan Tidak Wajar Tak Masuk

ICW menilai ketiadaan ketentuan illicit enrichment membuat aturan perampasan aset kehilangan salah satu instrumen penting untuk menindak kekayaan yang asal-usulnya tidak wajar.

Ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam draf pemerintah versi 2023. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menilai penghapusannya membuat penanganan harta janggal pejabat lebih sulit.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan usulan tersebut mendapat dukungan sekaligus penolakan. Menurut dia, ada kekhawatiran ketentuan itu bertentangan dengan hak asasi manusia.

Habiburokhman juga menyatakan UU Perampasan Aset bersifat hukum acara. Aturan ini mengatur mekanisme perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana.

DPR menyetujui RUU tersebut dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pengesahan dilakukan setelah pembahasan.

“Hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Risiko Penyalahgunaan Kewenangan

Dalam telaah atas draf 16 November, YLBHI menilai kewenangan negara menelusuri, memblokir, dan menyita aset belum diimbangi pengawasan yang memadai.

Telaah itu dilakukan sebelum persetujuan paripurna. YLBHI khawatir pemblokiran rekening atau penyitaan dapat digunakan terhadap organisasi masyarakat sipil, pembela lingkungan, dan kelompok kritis.

YLBHI juga menyoroti pembatasan hak keberatan bagi buronan dalam draf, perlindungan kerahasiaan sumber jurnalistik, serta pengawasan terhadap badan pengelola aset.

Aturan tersebut membuka jalur perampasan aset tanpa vonis pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Mekanisme ini tetap melalui proses pengadilan.

Menurut laporan mengenai ketentuan yang disetujui, jaksa pengacara negara harus membuktikan kaitan aset dengan tindak pidana.

Draf yang dikutip dalam sejumlah laporan juga menyatakan aturan berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Persoalan akses terhadap draf selama pembahasan serta dampaknya bagi pemilik harta dan korban kejahatan menjadi bagian dari perdebatan publik.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan