Penetapan ini sekaligus menambah daftar tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut menjadi lima orang.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Pemprov Jatim Nurkholis (NK), Senin (16/11). NK adalah tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar (pungli) dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Pemprov Jatim.
Asisten Tindak Pidana Khusus, Dr. IG Punia Atamaja, mengungkapkan, penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya keterlibatan NK dalam praktik pungli selama menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM.
“Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, NK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin,” ujarnya, dikutip dari laman Kejati Jatim, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, praktik pungutan tersebut terjadi pada dua bidang. Pada bidang pertambangan, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon dengan total Rp1.105.000.000. Sementara pada bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133.500.000. Dari kedua bidang tersebut, total pungutan liar mencapai Rp1.238.500.000.
Dalam perkara ini, Tim Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga dinikmati tersangka NK dari hasil tindak pidana, berupa uang tunai sebesar Rp615.000.000 dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan tersebut telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Penetapan NK sebagai tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026. Penetapan ini sekaligus menambah daftar tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut menjadi lima orang. Sebelumnya, Tim Penyidik telah lebih dahulu menetapkan empat orang tersangka, masing-masing berinisial AM, H, ED, dan almarhum OS.
NK, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, selanjutnya digiring ke Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim untuk dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026.
Atas perbuatannya, tersangka NK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. ***





