Rp150.000 per bulan bisa bertahan di dompet pekerja lajang dengan penghasilan neto Rp7,5 juta sebulan jika usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berlaku. Angka itu merupakan rata-rata penghematan pajak selama setahun.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali mengusulkan kenaikan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan pada Senin, 16 November 2026. Usulan itu setara dengan kenaikan ambang tahunan dari Rp54 juta menjadi Rp90 juta.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai kenaikan ambang itu bisa menambah uang belanja pekerja. “Ketika buruh belanja, tukang mi ayam, tukang bubur, pedagang pakaian, dan masyarakat kecil lainnya ikut mendapatkan pendapatan,” katanya, dikutip Antara.
Kotak 3 Angka
| Angka | Artinya |
|---|---|
| Rp54 juta | PTKP setahun bagi wajib pajak lajang tanpa tanggungan saat ini. |
| Rp90 juta | PTKP setahun jika usulan KSPI diterapkan. |
| Rp10 juta | Batas atas penghasilan bulanan dalam rencana perluasan insentif pajak pekerja pada 2027. |
Berapa Pajak yang Bisa Dihemat?
Direktorat Jenderal Pajak menghitung penghasilan kena pajak dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP. Tarif lapisan pertama sebesar 5 persen berlaku atas penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta. Bagian di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenai tarif 15 persen.
Hitungan redaksi memakai contoh pekerja lajang tanpa tanggungan yang membayar sendiri PPh-nya. Penghasilan dalam tabel merupakan penghasilan neto setahun untuk keperluan pajak, setelah pengurang yang berlaku. Tarif pajak dalam simulasi mengikuti ketentuan saat ini.
| Penghasilan neto setahun | PPh saat ini | PPh jika PTKP Rp90 juta | Hemat setahun |
|---|---|---|---|
| Rp54 juta | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| Rp72 juta | Rp900.000 | Rp0 | Rp900.000 |
| Rp90 juta | Rp1.800.000 | Rp0 | Rp1.800.000 |
| Rp108 juta | Rp2.700.000 | Rp900.000 | Rp1.800.000 |
| Rp132 juta | Rp5.700.000 | Rp2.100.000 | Rp3.600.000 |
Pada penghasilan neto Rp90 juta, hitungannya (Rp90 juta − Rp54 juta) × 5 persen = Rp1,8 juta. Jika ambang menjadi Rp90 juta, penghasilan kena pajaknya menjadi nol. Selisih Rp36 juta pada ambang tahunan mengurangi dasar pengenaan pajak.
Pekerja dengan penghasilan neto Rp54 juta sudah memiliki PPh nol dalam simulasi. Pada penghasilan Rp132 juta, penghematannya mencapai Rp3,6 juta karena sebagian penghasilan yang sebelumnya terkena tarif 15 persen keluar dari dasar pengenaan pajak.
Siapa yang Mendapat Tambahan Uang Belanja?
Pada 2026, pemerintah menanggung PPh 21 pekerja yang memenuhi syarat di sejumlah bidang, termasuk tekstil, alas kaki, dan pariwisata. Perusahaan yang memenuhi syarat membayarkan insentif senilai pajak tersebut kepada pekerja saat membayar penghasilan.
Pada 16 November, Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah berencana memperluas insentif itu ke seluruh sektor pada 2027. Sasarannya pekerja berpenghasilan di atas PTKP hingga Rp10 juta per bulan.
Jika PPh 21 seorang pekerja sudah ditanggung penuh, kenaikan PTKP akan mengurangi pajak yang perlu ditanggung negara. Selama kedua kebijakan berlaku bersamaan dan pajaknya tetap ditanggung penuh, penghasilan yang dibawa pulang pekerja itu tidak bertambah dari kenaikan PTKP.
Kemenkeu menyatakan pada 13 November bahwa mereka sedang mengkaji dampak penyesuaian PTKP terhadap penerimaan negara dan manfaatnya bagi warga. Hingga pengecekan 17 November, pemerintah belum menetapkan ambang Rp7,5 juta yang diusulkan KSPI.
Dua angka menentukan dampaknya ke dompet kita. Berapa pekerja yang saat ini membayar PPh dari penghasilannya sendiri? Berapa pekerja yang pajaknya sudah ditanggung negara? Jawabannya menentukan seberapa besar kenaikan PTKP bisa menambah uang belanja rumah tangga.***





