Tiga Nama Elite Gerindra Mencuat sebagai Calon Pengganti Gibran

Ilustrasi Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono berpeluang kuat menggantikan Gibran, menjadi wapres RI. (AI Generate) 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendorong Gerindra mengisi kursi wakil presiden. Bursa mengerucut pada Dasco, Muzani, dan Sugiono.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendorong Partai Gerindra mengisi kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Usulan itu mengemuka setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai koalisi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 13 November 2026.

“Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” kata Zulkifli seusai pertemuan di Bogor. Ia menegaskan PAN tidak menyodorkan kader sendiri dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, Gibran menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan di Bogor belum menghasilkan dua nama kandidat untuk diajukan kepada MPR.

Pembahasan lanjutan dijadwalkan sepekan setelah Prabowo merampungkan kunjungan ke Tanwir Muhammadiyah di Palu dan KTT ASEAN di Manila. Sejauh ini, bursa pengganti Gibran mengerucut pada Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, serta Sugiono.

Uji Ombak dan Sikap Internal Koalisi

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menolak mendahului kewenangan mutlak Presiden. Gerindra siap mematuhi siapa pun pilihan Prabowo, baik dari internal partai, koalisi, maupun luar koalisi.

“Prinsipnya Partai Gerindra sami’na wa atho’na, tunduk dan patuh,” ujar Sugiat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Nama Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril Ihza Mahendra sempat masuk wacana publik. Ketiganya telah memastikan tidak mengajukan diri demi menjaga keutuhan koalisi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Strategic Action Herry Mendrofa menilai mencuatnya kader Gerindra hanya manuver uji ombak untuk membaca reaksi mitra pemerintah. Persepsi jabatan wakil presiden sekadar ban serep juga membuat para ketua umum partai enggan maju.

“Pastinya kalangan profesional seperti ini terhindar dari kontroversi publik, lebih banyak bekerja dan pastinya tidak berpotensi menggerus elektabilitas Prabowo,” kata Herry di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Kalkulasi Lingkaran Dalam Istana

Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menilai mundurnya Gibran membuka ruang bagi Prabowo memilih orang kepercayaannya. Langkah itu selaras dengan Pasal 6 UUD 1945 yang menempatkan presiden dan wakil presiden sebagai satu paket pasangan bervisi tunggal.

Ardha memandang posisi wakil presiden sangat krusial sebagai pengganti konstitusional apabila presiden berhalangan menjalankan tugas. Karena itu, Prabowo diperkirakan condong memilih Dasco atau Sugiono.

“Dengan pertimbangan seperti di atas, dalam pandangan saya pilihan Prabowo akan lebih condong pada dua nama, antara Dasco atau Sugiono,” tutur Ardha di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Peluang Muzani dinilai lebih kecil karena Prabowo akan kesulitan mencari pengganti sepadan untuk posisi Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra.

Risiko Friksi Menuju Pilpres 2029

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengingatkan keleluasaan Prabowo mengusulkan kader sendiri menyimpan risiko jangka panjang. Konsentrasi jabatan strategis di tangan Gerindra berpotensi memicu kekecewaan partai pendukung.

“Konsolidasi di sisa periode pertama Prabowo mungkin bisa dijaga karena dominasi Prabowo masih kuat, tetapi sulit menjamin jika Pilpres 2029 Prabowo bisa pertahankan kekuasaan,” kata Dedi kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.

Pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Tangerang Mirza Shahreza menilai efektivitas kerja bersama kader internal tidak boleh membuat partai pendukung merasa sekadar pelengkap kekuasaan.

Stabilitas pemerintahan menuntut wakil presiden yang mampu menjembatani kepentingan lintas partai.

“Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan sekadar loyal, tetapi juga kompeten, mampu mengelola komunikasi lintas partai, dan memiliki legitimasi publik,” pungkas Mirza di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan