Polri Menahan Diri Menyebut Makar dalam Kasus Sadap Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11). (TV Parlemen)

Kapolri menegaskan penyadapan ilegal belum cukup untuk menyimpulkan makar, meski laporan polisi soal makar sudah dibuka.

Rapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Kamis, 12 November 2026, menjadi panggung bagi perbedaan sikap antara Polri dan Istana yang sudah lama terasa.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menolak buru-buru menyebut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai makar.

Menurut Suyudi, dugaan penyadapan ilegal dan penghilangan dokumen elektronik belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya makar.

Bacaan Lainnya

Dua Jalur Perkara

Meski begitu, pintu makar tidak ditutup. Polri telah menerbitkan laporan polisi atas dugaan turut serta, bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Penyelidikan itu berjalan terpisah dari perkara penyadapan yang sudah menetapkan empat tersangka.

Penyidik kini menelusuri siapa yang memberi perintah dan apa tujuan penyadapan itu.

Personel yang diduga mengetahui operasi tersebut diperiksa, begitu pula tugas dan kegiatan mereka.

Empat tersangka dalam perkara pokok ialah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga jenderal bintang dua: Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Listyo diduga menjadi pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil sadapan. Polisi menemukan penyadapan tanpa prosedur resmi itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Istana Lebih Tegas

Sikap Polri berbeda dengan Istana.

Menurut laporan beberapa media, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BIN, dan Menko Yusril menilai perbuatan para tersangka bisa dikategorikan makar.

Dari Senayan, Ketua Komisi III Habiburokhman meminta kasus ini diusut hingga ke pasal-pasal makar.

Pakar hukum Fickar memberi catatan. Menurut dia, penyadapan bisa masuk makar bila bertujuan membuat presiden tak mampu menjalankan pemerintahan.

Namun, menurut dia, menyimpulkannya terlalu dini selama maksud itu belum terbukti.

Perbedaan nada itu menyisakan pertanyaan yang belum terjawab: apakah penyadapan tersebut sekadar pelanggaran prosedur atau bagian dari upaya melumpuhkan kekuasaan.

Jawabannya bergantung pada tujuan penyadapan, yang kini sedang didalami penyidik.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan