Komisi III DPR akan meminta Kapolri menjelaskan siapa yang memberi perintah penyadapan, apa motifnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Komisi III DPR dijadwalkan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto soal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut agenda, rapat dimulai Kamis, 12 November 2026, pukul 08.30 WIB.
Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan DPR ingin mengetahui siapa yang memberi perintah dan apa motifnya. Ia juga ingin mengetahui bagaimana Polri mengawasi penggunaan sistem penyadapan.
Menjelang rapat, Suyudi berjanji menindak siapa pun yang terlibat, termasuk anggota kepolisian. Rapat ini menjadi kesempatan bagi DPR untuk meminta penjelasan tentang bukti yang sudah ditemukan.
Dari Perintah hingga Jejak di Sistem
Orang yang memasukkan nomor telepon ke sistem bisa berbeda dari orang yang meminta atau menyetujui penyadapan. Yang perlu dijelaskan Kapolri adalah bagaimana penyidik membedakan peran mereka.
Dasar penyadapan juga menjadi pertanyaan. Bareskrim menyebut penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik. Belum jelas apakah ada dokumen lain yang dipakai untuk memasukkan nomor sasaran.
Polisi juga mendalami dugaan penghapusan catatan aktivitas sistem. Dari situ muncul pertanyaan berikutnya: bukti apa yang masih bisa dipakai untuk menelusuri asal perintah?
Banding Ahrie Berjalan Terpisah
Polri telah menetapkan empat tersangka. Bareskrim juga mendalami dugaan makar, tetapi belum mengumumkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka.
Salah satu tersangka, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, mengajukan banding atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan pada 10 November. Hasil banding belum diumumkan.
Banding tersebut menyangkut sanksi etik Ahrie sebagai anggota Polri. Dalam penyidikan pidana yang berjalan terpisah, polisi masih menelusuri siapa yang memberi perintah penyadapan dan apa tujuannya.***
