Sidang Kode Etik Profesi Polri memutuskan Irjen Ahrie Sonta dipecat tidak dengan hormat. Ia terbukti menyalahgunakan wewenang untuk menyadap Presiden Prabowo.
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Putusan itu dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran berat. “Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Ahrie merupakan salah satu dari empat tersangka kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Tiga tersangka lain adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Sanksi Etika dan Administratif
Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH.
Ahrie dinilai melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ia juga melanggar sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Sidang etik berlangsung lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Sidang dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko dengan Wakil Ketua Irjen Pol Roma Hutajulu.
Ahrie diproses atas perbuatannya saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menyalahgunakan akses perangkat teknologi Polri untuk menyadap secara tidak prosedural.
Banding dan Jejak Karier
Meski dipecat, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. “Terduga pelanggar AS telah menyatakan banding,” ujar Isir. Permohonan itu akan diperiksa komisi tingkat banding.
Ahrie dikenal sebagai perwira dengan karier melesat. Pria kelahiran Bandung, 2 April 1981, itu merupakan lulusan Akpol 2002 dan pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo.
Sebelum menjabat Kadivkum Polri pada 3 Oktober 2026, ia dipercaya sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit. Kedekatannya dengan Listyo membuat keterlibatannya dalam kasus ini mengejutkan publik.
Penyadapan ilegal itu diduga berlangsung sepanjang 2025–2026. Sasaran bukan hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota,” tegas Isir.***
