Sekretaris Fraksi Gerindra menyatakan partainya tengah mendalami isu pertemuan tokoh oposisi dengan Dubes Singapura. Di sisi lain, Dino Patti Djalal membantah tegas.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bambang Haryadi menyatakan partainya sedang mendalami kebenaran video viral terkait dugaan pertemuan tokoh oposisi dengan Duta Besar Singapura.
Video tersebut menyeret nama mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan pengamat politik Saiful Mujani.
“Partai Gerindra mencermati informasi yang belakangan beredar di media sosial, di mana disebutkan adanya pertemuan tokoh-tokoh antipemerintahan bertemu Dubes Singapura untuk Indonesia,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 25 Oktober 2026.
Fakta Keberadaan di Australia
Menanggapi tudingan tersebut, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memastikan dirinya tidak berada di Jakarta. Ia menyatakan informasi tersebut merupakan narasi fiktif yang sengaja diciptakan untuk membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sejak Ahad, 18 Oktober 2026 hingga Selasa, 20 Oktober 2026, Dino menegaskan tengah berada di Perth, Australia. Kehadirannya di sana untuk memenuhi undangan sebagai pembicara dalam konferensi internasional tentang perubahan iklim.
“Itu unggahan fiktif dari tim siluman. Tampaknya mau menciptakan narasi ada kongkalikong,” ujar Dino. Ia juga menepis isu datang ke kedutaan bersama pengamat politik Saiful Mujani, yang hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan resmi.
Ancaman Lapor Komdigi
Sebelumnya, rekaman video yang beredar luas itu hanya menampilkan area pagar depan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Tidak ada satu pun visual yang menunjukkan Dino maupun Saiful sedang memasuki kompleks kedutaan tersebut.
Selain membantah, Dino tengah mempertimbangkan langkah hukum atas pencatutan namanya. Ia berencana melaporkan akun-akun penyebar informasi palsu itu kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Langkah tersebut dipertimbangkan agar pemerintah menindak tegas penyebaran tuduhan tanpa bukti. Selain itu, Dino juga baru saja bersuara membantah isu konspirasi ekonomi antara Singapura dan Indonesia yang sempat meramaikan pasar modal Tanah Air.
Batasan Kritik Demokrasi
Sementara itu, Partai Gerindra melalui anggotanya yang bertugas di Komisi I DPR RI terus melakukan penelusuran. Bambang Haryadi mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian sah dari demokrasi, selama tidak memuat agenda terselubung.
Ia menegaskan pemerintahan saat ini tidak antikritik, namun setiap masukan harus bersifat membangun. Gerindra mewanti-wanti agar tidak ada intervensi dari pihak luar yang mencoba memanfaatkan dinamika politik domestik.
“Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo selama ini terbuka terhadap kritik. Tapi, perlu ditekankan, kritik tersebut hendaknya ditujukan untuk perbaikan tanpa ada sisipan kepentingan lain apalagi asing,” ujar Bambang.***
