Pemerintah menyatakan masih mampu menangani karhutla. Bantuan Malaysia disiapkan, sementara 97 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan masuk proses hukum.
Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga Senin, 19 Oktober 2026. Namun, Indonesia menerima tawaran bantuan Malaysia berupa tiga helikopter dan 52 personel pemadam.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah menilai kemampuan penanganan dalam negeri masih mencukupi.
“Ya, sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10).
Menurut Dudung, pengoperasian bantuan asing membutuhkan persiapan teknis, termasuk distribusi bahan bakar. Penambahan helikopter dan personel perlu disertai dukungan logistik agar dapat digunakan di lokasi kebakaran.
Pemerintah tetap membuka diri terhadap bantuan negara lain. Dudung mengatakan Malaysia telah menyiapkan tiga helikopter dan 52 personel untuk mendukung pemadaman.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerimaan bantuan negara tetangga. Mekanisme pelaksanaannya sedang dibahas secara teknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Proses hukum 97 perusahaan
Di tengah operasi pemadaman, Dudung menyebut 97 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan telah masuk proses hukum terkait karhutla.
Menurut keterangannya, penanganan perkara mencakup tahap penyelidikan dan penyidikan. Aparat juga mengidentifikasi keterlibatan individu serta kelompok masyarakat. Angka 97 perusahaan itu bukan keterangan bahwa seluruhnya telah berstatus tersangka.
Dudung menyatakan penanganan kebakaran telah melibatkan TNI, Polri, petugas kehutanan, pemerintah daerah, dan masyarakat selama lebih dari dua bulan. Ia menegaskan operasi di lapangan terus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum.
Bara gambut membutuhkan banyak air
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemadaman di Sumatera dan Kalimantan menghadapi kesulitan karena api membakar lapisan gambut hingga ke bawah permukaan tanah.
Kondisi itu membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Pemerintah mengandalkan hujan, operasi modifikasi cuaca, serta pengaliran air dari sumber terdekat untuk membasahi lapisan yang terbakar.
“Ini pertama harus ada air dari udara, yaitu bentuk hujan,” kata Tito kepada wartawan, Senin (19/10).
Tito juga menyebut penggunaan bahan kimia surfaktan untuk membantu pemadaman di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Bahan tersebut digunakan untuk membantu air meresap ke dalam gambut sehingga pemadaman dapat dilakukan dengan penggunaan air yang lebih efisien.***
