Pada November 2022, kapal perang Iran IRINS Dena-75 bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dalam misi perdamaian. Hampir empat tahun kemudian, pelabuhan yang sama disebut sebagai sasaran serangan Iran, bukan oleh kapal perang, melainkan oleh sebuah laporan berita.
Laporan tentang Unit 4000 Garda Revolusi Iran (IRGC) itu belum terbukti. Seluruh rinciannya bersandar pada sumber tanpa nama. Namun, dalam lima pekan, laporan tersebut telah memasuki media nasional, menyeret organisasi di Indonesia, dan memaksa Kedutaan Besar Iran bersuara.
Para pengamat menyebut pola semacam ini sebagai perang proksi informasi. Presiden Prabowo Subianto tampaknya menangkap gejala serupa.
“Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong,” kata Prabowo dalam upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (05/10).
Meminjam tangan pihak lain
Dalam kajian hubungan internasional, perang proksi merujuk pada konflik ketika pihak luar memengaruhi hasil pertarungan tanpa terlibat langsung. Mereka meminjam tangan pihak lain.
Di ranah informasi, tangan itu dapat berupa kanal berita, akun media sosial, hingga media lokal yang memuat ulang sebuah klaim. Sasarannya bukan wilayah, melainkan persepsi publik. Pihak yang dipinjam tangannya kerap tidak menyadari perannya.
Laporan Unit 4000 memperlihatkan bagaimana mekanisme itu bekerja.
Iran International menerbitkannya pada 31 Agustus 2026. Sindonews mengulasnya pada 10 September dengan judul bertanda tanya. Empat hari kemudian, CNBC Indonesia mengutip laporan serupa sambil mencatat belum ada tanggapan Iran.
Iran International kemudian menambahkan klaim bahwa komandan Unit 4000, Rahman Moghaddam, selamat dari serangan Israel. Klaim itu bertentangan dengan pengungkapan Mossad, Shin Bet, dan militer Israel pada April 2026, yang menyebut Moghaddam terkena serangan udara.
‘Pengutipan tidak mengubahnya menjadi fakta’
Pihak pertama yang terdampak justru bukan Iran. Ahlulbait Indonesia (ABI), yang nama tokohnya disebut dalam laporan, membantah keterlibatan dengan IRGC pada 13 September.
Menurut ABI, informasi dari sumber anonim tetap memerlukan pengujian, dan pengutipan oleh media lain tidak dengan sendirinya mengubah informasi itu menjadi fakta terverifikasi. ABI juga menyayangkan tidak adanya kesempatan konfirmasi sebelum nama tokohnya dimuat.
Kedubes Iran di Jakarta baru membantah pada 25 September. Kedubes menyebut laporan itu tidak kredibel dan menilai media Indonesia yang memuat ulang laporan tersebut menyimpang dari etika jurnalistik.
Siapa meminjam siapa?
Kedubes Iran menyebut Iran International sebagai media yang didanai Israel.
Catatan sebelumnya menunjuk arah lain. Pada 2018, The Guardian melaporkan media itu didanai perusahaan yang direkturnya dekat dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Iran International membantah memiliki hubungan dengan pemerintah mana pun.
Iran sendiri pernah tercatat menjalankan operasi serupa. Pada 2019, Meta menghapus 513 halaman, grup, dan akun dari jaringan terkait Iran yang beroperasi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pengelolanya menyamar sebagai warga lokal dan media rekaan.
Artinya, ruang informasi Indonesia menjadi arena bagi lebih dari satu pihak yang berseteru.
Memantau mesin, bukan narasi
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025, atau sekitar 182 potensi serangan per detik. Dari 1 Januari hingga 15 April 2026, angkanya mencapai 1,52 miliar.
Namun, kapasitas pemantauan BSSN disebut belum mencapai 10% dari seluruh trafik nasional. Angka itu pun mengukur ancaman teknis seperti perangkat lunak jahat, bukan operasi pengaruh melalui pemberitaan.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.890 konten hoaks pada periode 20 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2025. Laporan seperti Unit 4000 sulit tertangkap dalam kategori itu, karena terbit sebagai produk jurnalistik di media berbadan hukum.
“Kita agak tertinggal sedikit ya dari negara lain, tapi kita berusaha untuk tetap menyesuaikan,” kata pengamat pertahanan Laksamana Muda TNI (Purn.) Surya Wiranto kepada SINDOnews, 16 September lalu.
Apa kata pemerintah?
Penelusuran redaksi hingga Senin (05/10) belum menemukan tanggapan resmi Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, maupun BSSN.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan aksi militer terhadap Iran dapat berlanjut setelah pemilu sela 3 November bila negosiasi gagal.
Saat Dena-75 bersandar di Priok empat tahun lalu, komandannya, F Fattahi, menyebut misinya bertujuan mengamankan jalur pelayaran internasional. Kini, nama pelabuhan itu beredar dalam narasi yang sama sekali berbeda, dan hingga hari ini belum ada otoritas yang memverifikasinya.***
