Baru empat hari melantik ratusan pejabat di Kemenkeu, Purbaya Yudhi Sadewa ditelepon Istana saat rapat di DPR. Bukan promosi, tapi langsung diminta serah terima jabatan.
Pernahkah Anda berniat membersihkan rumah di akhir pekan, menata ulang susunan meja, menggeser lemari pakaian, memindahkan ratusan barang lama, dan membuang kardus-kardus berdebu agar ruangan terasa lebih segar?
Namun, belum sempat Anda duduk selonjor menikmati hasil kerja keras itu, pemilik rumah tiba-tiba datang membawa gembok baru dan berkata pelan tapi tegas, “Mulai hari ini, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi.”
Kira-kira begitulah nasib getir nan komikal yang dialami Purbaya Yudhi Sadewa. Mantan Menteri Keuangan ini baru saja merasakan betapa licinnya lantai birokrasi di kementerian paling basah dan berkuasa se-Republik Indonesia.
Dalam acara serah terima jabatan kepada Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara di Jakarta pada Selasa, 15 September 2026, Purbaya membuat pengakuan yang membikin publik ternganga.
Ketika awak media mendesak apakah keputusannya merombak ratusan pejabat di Kementerian Keuangan menjadi biang keladi pencopotannya oleh Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menjawab pendek tanpa basa-basi berbelit, “Sebagian ada.”
Ketika wartawan mengulang pertanyaannya demi memastikan tidak salah dengar, ia menegaskan lagi, “Sebagian iya.”
Tentu saja, pemerintah tidak pernah merilis alasan resmi mengapa bendahara negara ini mendadak diganti. Istana selalu punya frasa pamungkas yang bisa dipakai kapan saja: hak prerogatif Presiden. Namun, di balik selimut tebal hak prerogatif itu, aroma pertarungan kuasa antarelit birokrasi tercium begitu menyengat sampai ke warung kopi.
Menyapu Rumah Sendiri, tapi Malah Ikut Terbuang
Mari kita susun kronologi yang bikin geleng-geleng kepala ini. Pada Kamis, 10 September 2026, Purbaya menggelar pelantikan akbar di Kemenkeu. Tidak tanggung-tanggung, ia menandatangani 12 Surat Keputusan Menteri Keuangan sekaligus untuk memutasi, memberhentikan, dan mengangkat pejabat di lingkungannya.
Daftar yang digeser panjangnya seperti gerbong kereta barang: pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, pimpinan lembaga noneselon, sampai direksi badan usaha di bawah Kemenkeu.
Sasaran utamanya adalah dua direktorat jenderal paling sakti pencetak pundi-pundi rupiah: Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Khusus untuk pejabat eselon III saja, jumlah yang dilantik menyentuh angka sekitar 350 orang.
Saat memimpin sumpah jabatan kala itu, pidato Purbaya terdengar gagah perkasa. Ia menegaskan bahwa organisasi yang sehat tidak boleh statis, Kemenkeu harus adaptif demi menggenjot penerimaan negara, dan kesempatan harus diberikan kepada orang-orang baik untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar.
Lha, niat hatinya ingin cuci gudang dan menyegarkan birokrasi, apa daya empat hari kemudian justru kursinya sendiri yang disapu bersih. Kamis melantik ratusan anak buah, Senin giliran dirinya yang dilantikkan penggantinya. Kecepatan pergantian ini bahkan melampaui masa garansi barang elektronik toko kelontong.
Telepon Mensesneg di Tengah Rapat DPR
Adegan pencopotan Purbaya pun tak kalah dramatis layaknya adegan film spionase komedi. Pada Senin, 14 September 2026, Purbaya sedang duduk serius mengikuti rapat kerja bersama para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala.
Di seberang panggilan, suara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyapa. Kabar yang disampaikan bukan soal persetujuan pagu anggaran atau undangan makan siang, melainkan pemberitahuan bahwa tugasnya sebagai Menteri Keuangan telah usai hari itu juga.
Hanya beberapa jam berselang setelah panggilan telepon singkat tersebut, Presiden Prabowo Subianto sudah berdiri di Istana Negara melantik Suahasil Nazara—sosok yang sejatinya adalah Wakil Menteri Keuangan abadi sejak 2019.
Purbaya mengaku dirinya sempat kecewa berat dan kesulitan tidur malam itu. Reaksi yang sangat manusiawi, tentu saja. Siapa yang tidak pusing kepala jika sedang asyik memimpin rapat penting tiba-tiba diberi tahu bahwa masa jabatannya sudah kedaluwarsa lewat sambungan telepon?
Ajaibnya, Purbaya mengaku sudah mencium gelagat bahwa dirinya bakal dicopot setelah mengambil sebuah keputusan krusial. Meski ia menolak merinci apakah keputusan yang dimaksud adalah bedol desa 350 pejabat tersebut, ia mengakui adanya perbedaan pandangan dengan “pejabat lain”.
Pejabat lain yang mana? Purbaya memilih bungkam seribu bahasa. Di panggung politik tingkat tinggi, nama musuh biasanya baru dibocorkan bertahun-tahun kemudian lewat buku memoar pensiun.
Nasib 350 Pejabat yang Terombang-ambing
Pertanyaan paling menggelitik kini tertuju pada nasib ratusan pejabat yang telanjur dilantik pada Kamis kemarin. Bayangkan perasaan mereka: baru empat hari menggelar syukuran naik jabatan, memasang karangan bunga ucapan selamat di pagar rumah, dan memesan seragam dinas baru, mendadak menteri yang menandatangani SK pelantikan mereka lengser keprabon.
Ketika ditanya soal keabsahan mutasi massal tersebut, jawaban Purbaya sangat santai tapi menyengat, “Harusnya berlaku, tapi kan bisa diubah lagi. Masih bisa diubah lagi. Suka-suka menteri.”
Kalimat “suka-suka menteri” ini adalah ringkasan paling jujur tentang nasib birokrasi kita. Posisi ratusan pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai kini berada di zona abu-abu. Suahasil Nazara selaku nakhoda baru tentu punya kuasa penuh untuk mengevaluasi, membatalkan, atau mengocok ulang susunan personel tersebut.
Padahal, Ditjen Pajak dan Bea Cukai adalah mesin utama pengumpul pendapatan negara. Mengguncang susunan kepemimpinan di pos-pos strategis ini dalam kurun waktu kurang dari sepekan sama saja dengan membiarkan nakhoda kapal sibuk bertengkar memperebutkan peta jalan di saat badai ombak fiskal sedang tinggi-tingginya.
Menkeu Ketiga dalam Dua Tahun
Pergantian kilat ini menorehkan rekor tersendiri: Suahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan ketiga di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang usianya bahkan belum genap dua tahun.
Sebagai menteri baru dengan wajah lama, Suahasil langsung mengumandangkan janji suci: menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit fiskal agar tidak menabrak batas keramat 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Janji normatif yang wajib diucapkan oleh setiap bendahara negara yang ingin menenangkan pasar modal.
Namun, tantangan terbesar Suahasil sebenarnya bukan sekadar menghitung penerimaan pajak atau menambal subsidi energi yang membengkak. Tugas terberatnya hari ini adalah memulihkan kewarasan internal kementeriannya sendiri dari trauma politik bongkar pasang jabatan.
Birokrasi negara kita sering kali dituntut bekerja profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi. Namun, peristiwa pencopotan Purbaya ini kembali mengingatkan warga biasa pada satu hukum besi di lingkaran kekuasaan: di atas kertas ada kompetensi, tetapi di atas panggung ada kompromi.
Anda boleh saja merasa menjadi menteri paling berani yang siap merombak ratusan pejabat demi efisiensi negara. Namun, jika perombakan itu tanpa sengaja menyenggol pion kekuasaan yang salah, Anda akan segera sadar bahwa di papan catur politik, raja tidak pernah ragu mengorbankan bentengnya hanya dalam satu dering telepon.***
