Suahasil Nazara resmi menjabat Menteri Keuangan. Ia dihadapkan pada tugas berat menjaga ruang fiskal daerah serta mendanai program prioritas.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penunjukan dirinya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sebuah keberlanjutan. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.
“Ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan. Kita akan terus melanjutkan menjaga keuangan negara dengan cara yang lebih baik,” kata Suahasil usai pelantikan.
Ihwal respons pasar atas perombakan kabinet, ia tidak memungkiri potensi gejolak yang mungkin terjadi. Suahasil menegaskan akan terus memantau dinamika bursa keuangan.
“Tentu nanti kita lihat, tapi pasar punya logikanya sendiri, silakan saja,” kata Suahasil menanggapi reaksi awal para pelaku pasar.
Tantangan Kesehatan Fiskal
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro memuji gaya komunikasi menteri baru tersebut. Ia menilai Suahasil mampu menjembatani persoalan ekonomi dan menciptakan keharmonisan pemerintahan.
Sebelumnya, pasar saham sempat bereaksi negatif menjelang pidato perdana Suahasil. Agung mencatat Indeks Harga Saham Gabungan sempat melemah 60 poin sebelum kembali menyusut ke angka minus 7 poin.
“Saya senang pidato pertama Pak Suahasil ini cukup terkontrol, bisa memberikan harapan kepada pasar secara optimal,” kata Agung.
Beban Program Prioritas
Selain itu, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta Y. Sri Susilo menyoroti tantangan berat kementerian saat ini. Suahasil dituntut segera membenahi anggaran daerah dan penerimaan pajak.
Sri menyebut pemotongan dana transfer ke daerah telah mempersempit ruang fiskal kabupaten dan kota. Kondisi ini berisiko menunda pembangunan daerah serta mengganggu pelayanan publik.
Keterbatasan anggaran ini tidak terlepas dari pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Alokasi kementerian banyak dipangkas demi mendanai inisiatif prioritas tersebut.
Terkait penyempitan ruang fiskal, Sri menyebut kebijakan efisiensi anggaran merupakan arahan pimpinan tertinggi. “Meskipun secara objektif Purbaya tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena Presiden meminta alokasi dana lebih,” kata Sri.***
