Pemerintah membuka peluang dukungan pendanaan dan regulasi untuk proyek pengelolaan sampah serta tata kelola tambang yang diinisiasi PBNU.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengkaji dukungan untuk sejumlah proyek usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), khususnya di bidang pengelolaan sampah dan investasi. Kesepakatan awal ini muncul seusai pertemuannya dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Rabu (22/7/ 2026).
”Tadi diskusi dengan beberapa pengurus NU, ada beberapa proyek yang mungkin pemerintah bisa dukung. Salah satunya pengelolaan sampah menjadi pupuk dan bahan bangunan,” ujar Purbaya usai pertemuan di Kantor Pusat PBNU.
Ihwal dukungan tersebut, pemerintah siap memberikan bantuan pendanaan maupun pendampingan regulasi. Purbaya memastikan kajian akan dilakukan secara cermat agar anggaran yang dikucurkan tetap terkendali dan sesuai tata kelola.
Konsesi Tambang dan Koperasi NU
Selain itu, PBNU juga meminta arahan pemerintah terkait pendirian Koperasi Produsen Bangkit Usaha Mandiri Nusantara (KPBUMN). Koperasi ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas kebijakan konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pendampingan dari Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas. “Kami butuh arahan supaya tidak salah dan semuanya mengikuti rezim keuangan negara,” kata Gus Yahya.
Merespons hal tersebut, Purbaya menyebut skema pembiayaan bisa melibatkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Langkah ini diyakini mampu memberi akses pendanaan berbunga rendah dibanding skema komersial.
Bantah Terkait Dinamika Muktamar
Sebelumnya, kehadiran Purbaya di markas PBNU sempat dikaitkan dengan dinamika politik menjelang Muktamar NU yang direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang. Namun, Purbaya lekas menepis spekulasi tersebut dan menegaskan agenda utamanya murni silaturahmi.
Purbaya yang juga memuji perubahan gedung PBNU menjadi lebih modern, menyatakan pertemuannya berfokus mendiskusikan peluang kolaborasi ekonomi kerakyatan antara pemerintah dan organisasi sosial keagamaan.
