Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memperkirakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 tidak akan melebihi Rp174 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari pagu Rp268 triliun pada 2026, sebagai bagian dari penyesuaian agar program lebih realistis dan tepat sasaran.
Badan Anggaran DPR RI memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 maksimal Rp174 triliun. Proyeksi ini jauh di bawah pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp268 triliun.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan penyesuaian tersebut muncul dari perhitungan yang lebih cermat terhadap kebutuhan riil di lapangan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang semula direncanakan 27.000 titik kini cukup dengan 21.000 titik.
Dengan skala tersebut, program tetap mampu menjangkau sekitar 84 juta siswa di seluruh Indonesia. Said menjelaskan bahwa anggaran MBG juga mempertimbangkan integrasi dengan program kesehatan, seperti penanganan stunting dan dukungan bagi ibu hamil.
“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7).
Penyesuaian Berdasarkan Data Lapangan
Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan pagu MBG yang lebih tinggi, bahkan sempat menyentuh Rp335 triliun sebelum diturunkan menjadi Rp268 triliun untuk tahun 2026. Said menyebut penurunan kali ini merupakan langkah wajar dalam proses perencanaan anggaran yang lebih realistis.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggi lah,” katanya.
Menurutnya, angka Rp174 triliun masih berupa perkiraan yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembicaraan RAPBN 2027. Penajaman sasaran ini diharapkan membuat program lebih efektif, dengan fokus pada titik-titik yang benar-benar dibutuhkan.
Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah. Said menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan berarti mengurangi komitmen, melainkan upaya menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Angka final nantinya akan ditetapkan melalui proses politik anggaran yang lebih matang. “Diketoknya nanti di bulan September,” ujarnya.***
