Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyambut baik nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Iran dan Amerika Serikat sebagai dokumen bersejarah yang membuka jalan bagi perdamaian serta negosiasi penyelesaian konflik antara kedua negara.
Dalam unggahan di akun X pada Kamis (18/6/2026), Pezeshkian merilis dokumen yang telah ditandatangani bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif selaku mediator.
“Ini adalah dokumen bersejarah dan pesan dari Iran yang kuat: perdamaian akan tercapai melalui rasa saling menghormati,” tulis Pezeshkian.
Ia menegaskan bahwa Republik Islam Iran tetap berkomitmen pada perdamaian global dengan menjunjung tinggi martabat, kemerdekaan, kemajuan nasional, dan kerja sama regional.
Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Pezeshkian dan Trump menandatangani dokumen tersebut secara digital dan jarak jauh pada Kamis dini hari. Sharif turut membubuhkan tanda tangan sebagai mediator proses diplomatik yang menghasilkan “Nota Kesepahaman Islamabad” tersebut.
Berdasarkan rincian yang diungkap kedua pihak, kesepakatan itu mengatur penghentian permusuhan secara permanen serta dimulainya negosiasi selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan final terkait program nuklir Iran.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran akan mengurangi persediaan uranium yang diperkaya tinggi. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat akan mencabut sejumlah sanksi yang selama ini membatasi ekspor minyak Iran.
Kesepakatan tersebut juga membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi dunia yang sebelumnya menjadi pusat ketegangan kawasan. Pembukaan selat itu berlaku tanpa biaya selama dua bulan pertama.
Melansir Arab News, Trump sebelumnya menandatangani salinan fisik perjanjian tersebut saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles, Prancis, Rabu (17/6/2026) waktu setempat.
“Sudah ditandatangani,” kata Trump kepada wartawan saat meninggalkan acara tersebut.
Dalam video yang diunggah ajudan Gedung Putih, Trump terlihat menandatangani dokumen di hadapan sejumlah pejabat sebelum menyerahkannya kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
