BKN menjelaskan aturan penalti seratus juta rupiah dan wajib pelatihan militer komcad bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ditujukan demi mengunci komitmen.
Sebuah unggahan dokumen di jejaring media sosial X mendadak viral dan memicu perdebatan hangat di kalangan warganet. Unggahan tersebut menampilkan lembar surat pernyataan pakta integritas yang wajib diisi oleh para pelamar posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Publik menyoroti tiga poin syarat yang dinilai sangat ketat. Pertama, pelamar wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (komcad). Kedua, bersedia menjalani ikatan dinas selama dua tahun penuh sejak tanggal penugasan.
Poin ketiga yang paling menyita perhatian adalah ketentuan penalti. Apabila manajer mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum masa ikatan dinas dua tahun berakhir, maka mereka akan dikenakan denda sebesar seratus juta rupiah.
Selamat weekend warga Indonesia,
informasi aja nih ………Kemenkop + Kemendes + Kemendag + Kemenhan + PT AGRINAS pintar banget bikin jebakan untuk 35.000 orang S1 calon Manager Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) itu;
– Pendidikan Komcad… pic.twitter.com/fQ4d528Fv5
— Lambe Saham (@LambeSahamjja) June 13, 2026
Menegaskan Komitmen Pengabdian
Merespons riuh tuntutan penjelasan dari netizen, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara. Pemerintah menegaskan memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan kader pemimpin di dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Aturan ketat mengenai sanksi finansial dan pelatihan fisik militer bagi posisi manajer KDMP maupun manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ini sengaja didesain untuk menyaring figur yang memiliki ketahanan mental tinggi.
“Program pemerintah ini perlu dipersiapkan dengan baik, dan calon-calon manajer Kopdes ini perlu memiliki komitmen, motivasi dan semangat untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Sabtu (13/6/2026).
Seleksi Ketat Program Prioritas
Zudan menambahkan bahwa proyek kedaulatan ekonomi desa dan maritim ini membutuhkan eksekutor lapangan yang tidak mudah menyerah di tengah jalan. Oleh karena itu, motivasi ideologis untuk mengabdi menjadi indikator penilaian utama.
