Indonesia, China, dan Hong Kong membuka jalur transaksi rupiah–renminbi. Dolar dipangkas dari rantai pembayaran, tetapi apakah langkah ini cukup untuk menyelamatkan rupiah?
Dolar Amerika Serikat belum kehilangan takhtanya. Namun, satu per satu jalan memutar mulai dibangun agar perdagangan Asia tak selalu harus melewati mata uang itu.
Indonesia kini membuka salah satu jalur tersebut melalui Hong Kong.
Bank Indonesia, Otoritas Moneter Hong Kong, dan Bank Sentral China menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk kerangka transaksi langsung antara rupiah dan renminbi lepas pantai atau offshore renminbi.
Skema itu memungkinkan perusahaan dan lembaga keuangan di Indonesia serta Hong Kong menukar dan menyelesaikan transaksi perdagangan maupun investasi langsung dalam rupiah dan renminbi, tanpa terlebih dahulu membeli dolar AS.
Di permukaan, ini terlihat seperti penyederhanaan teknis perbankan.
Di baliknya, ada pesan politik yang lebih besar: Asia perlahan sedang menyiapkan jalur transaksi yang tidak sepenuhnya tunduk pada dolar.
Dolar Dipotong dari Rantai Transaksi
Selama ini, perusahaan Indonesia yang membeli barang atau menerima investasi dari mitra luar negeri kerap harus melewati dua pintu konversi.
Rupiah terlebih dahulu ditukar menjadi dolar AS. Setelah itu, dolar baru dikonversi menjadi renminbi atau mata uang tujuan.
Setiap pintu berarti biaya.
Ada selisih kurs, biaya lindung nilai, biaya perbankan, serta risiko perubahan dolar selama proses transaksi. Ketika dolar menguat, tagihan perusahaan bisa membengkak meskipun harga barang yang dibeli tidak berubah.
Kerangka baru ini berusaha memotong mata rantai tersebut.
Bank Indonesia memang menempatkan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan mengurangi volatilitas nilai tukar.
Nilai transaksi LCT Indonesia pun terus membesar. Sepanjang Januari–Maret 2026, nilainya telah mencapai ekuivalen USD13,62 miliar, melonjak sekitar 155 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Artinya, kesepakatan Hong Kong bukan proyek simbolik yang berdiri sendirian. Ia masuk ke dalam infrastruktur dedolarisasi yang sudah bertumbuh.
Importir dan Perbankan Menjadi Pemenang Awal
Pihak yang paling cepat merasakan manfaat bukan wisatawan, melainkan perusahaan importir, eksportir, investor, dan bank.
Importir Indonesia yang membeli mesin, elektronik, komponen, atau bahan baku melalui Hong Kong dapat mengurangi tahapan konversi valuta asing.
Mereka tidak lagi sepenuhnya terpapar pada dua pergerakan kurs sekaligus: rupiah terhadap dolar dan dolar terhadap renminbi.
Eksportir memperoleh keuntungan serupa. Penerimaan dalam renminbi dapat langsung dipertukarkan dengan rupiah melalui bank yang ditunjuk, sehingga perencanaan arus kas menjadi lebih sederhana.
Bank juga memperoleh pasar baru.
Bank Indonesia dan HKMA akan menunjuk sejumlah bank di kedua wilayah sebagai dealer lintas mata uang. Mereka akan menjadi pintu masuk perusahaan yang hendak menukar, membiayai, atau melakukan lindung nilai dalam rupiah dan renminbi.
Karena itu, siapa yang paling diuntungkan akan sangat bergantung pada desain akhirnya.
Bila hanya bank besar dan korporasi raksasa yang mampu mengakses kurs kompetitif, keuntungan efisiensi akan berhenti di meja treasury perusahaan.
Namun, bila akses diperluas kepada eksportir menengah dan usaha kecil, skema ini dapat menurunkan ongkos perdagangan secara lebih merata.
Hong Kong Menjual Renminbi, Indonesia Menjual Rupiah
Kepentingan Indonesia dan Hong Kong bertemu, tetapi tidak sepenuhnya sama.
Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada dolar sekaligus memperluas penggunaan rupiah dalam transaksi internasional.
Hong Kong memiliki agenda yang lebih spesifik: mempertahankan posisinya sebagai pusat renminbi lepas pantai.
Kepala Eksekutif HKMA Eddie Yue menyebut kerangka tersebut sebagai terobosan dalam memperluas penggunaan mata uang regional dan renminbi, sekaligus mempertegas peran Hong Kong sebagai pusat transaksi renminbi di luar China daratan.
Dengan kata lain, Hong Kong menyediakan pasar dan infrastruktur. China memperluas wilayah edar renminbi. Indonesia memperoleh jalur transaksi alternatif bagi rupiah.
Ketiganya sama-sama menang, tetapi dengan tujuan berbeda.
China mendapat perluasan pengaruh moneternya. Hong Kong memperkuat posisi sebagai perantara. Indonesia mengurangi satu lapis ketergantungan terhadap dolar. Bahan awal yang menjadi dasar tulisan ini juga menempatkan efisiensi perdagangan dan penguatan posisi rupiah sebagai manfaat utama kesepakatan.
Dedolarisasi yang Disicil
Indonesia sebenarnya telah lama membangun jalur serupa.
Kerangka transaksi mata uang lokal telah dijalankan bersama Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kerangka dengan Singapura dan India juga telah memasuki tahap finalisasi pedoman operasional pada awal 2026.
Nilainya bukan lagi recehan.
Sepanjang 2025, transaksi LCT Indonesia mencapai ekuivalen USD25,74 miliar, naik dari US$16,28 miliar pada 2024.
Khusus transaksi Indonesia–China, nilainya telah mencapai ekuivalen USD6,23 miliar hanya dalam tujuh bulan pertama 2025, hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka itu memperlihatkan dedolarisasi tidak datang melalui satu deklarasi besar.
Ia disicil lewat penunjukan bank, pembentukan kurs langsung, sistem pembayaran, jalur investasi, dan kebiasaan perusahaan dalam memilih mata uang transaksi.
Pelan-pelan, dolar tidak dihapus. Ia hanya tidak lagi menjadi satu-satunya jalan.
Belum Menjadi Obat bagi Rupiah
Di tengah tekanan nilai tukar, kesepakatan ini mudah dibaca sebagai senjata baru untuk memperkuat rupiah.
Namun, harapan itu perlu ditempatkan secara proporsional.
Transaksi langsung dapat menurunkan permintaan dolar dari kegiatan perdagangan tertentu. Akan tetapi, ia tidak otomatis membalikkan arah rupiah.
Nilai tukar tetap lebih banyak ditentukan oleh arus modal, suku bunga, inflasi, kebutuhan pembayaran utang, harga energi, cadangan devisa, dan sentimen geopolitik global.
Pada Mei 2026, Bank Indonesia bahkan harus menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah gejolak global dan perang di Timur Tengah.
Fakta itu menunjukkan besarnya tekanan yang sedang dihadapi.
Kerangka rupiah–renminbi bekerja pada sisi struktur: mengurangi kebutuhan dolar secara bertahap.
Sementara gejolak rupiah sering datang dari sisi pasar keuangan yang bergerak jauh lebih cepat—modal asing keluar dalam hitungan jam, sentimen berubah dalam hitungan menit.
Karena itu, kesepakatan ini bukan obat darurat. Ia lebih mirip pembangunan saluran air sebelum musim kemarau berikutnya datang.
Bukan untuk Belanja Wisatawan—Setidaknya Belum
Apakah wisatawan Indonesia akan segera dapat berbelanja di Hong Kong langsung menggunakan rupiah?
Belum.
Kesepakatan saat ini terutama ditujukan bagi perdagangan dan investasi lintas batas di antara perusahaan serta institusi keuangan. Pedoman operasional, bank peserta, mekanisme kurs, dan persiapan teknis masih akan disusun oleh BI dan HKMA.
Namun, arah perkembangannya dapat meluas.
Indonesia sebelumnya sudah menghubungkan pembayaran QR lintas batas dengan sejumlah negara. Pada April 2026, konektivitas QR Indonesia–Korea Selatan bahkan resmi diluncurkan agar pembayaran dapat dilakukan langsung dalam mata uang lokal.
Bila infrastruktur rupiah–renminbi berkembang, transaksi ritel, pembayaran digital, dan layanan wisata bukan kemungkinan yang mustahil.
Tetapi itu adalah tahap berikutnya—bukan manfaat langsung dari nota kesepahaman ini.
Pertaruhan Ada pada Pelaksanaan
Kesepakatan mata uang lokal sering terdengar besar ketika diumumkan, tetapi dampaknya baru nyata bila dunia usaha benar-benar menggunakannya.
Bank peserta harus menyediakan likuiditas rupiah dan renminbi yang memadai. Selisih harga jual-beli harus kompetitif. Instrumen lindung nilai harus tersedia. Prosedur transaksi juga tidak boleh lebih rumit daripada menggunakan dolar.
Tanpa itu, perusahaan akan kembali ke kebiasaan lama.
Dolar tetap dipilih bukan semata-mata karena dominasi politik Amerika Serikat, tetapi karena pasarnya paling dalam, likuid, dan mudah digunakan hampir di seluruh dunia.
Itulah tantangan sebenarnya.
Dedolarisasi tidak cukup dibangun dengan pidato tentang kedaulatan moneter. Ia membutuhkan pasar yang murah, dalam, dan dapat dipercaya.
Kesepakatan Indonesia–Hong Kong baru membuka pintu. Belum ada jaminan banyak orang akan melewatinya.
Namun, pintu itu tetap penting.
Sebab dominasi mata uang tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis ketika pelaku usaha menemukan jalur lain yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih masuk akal.
Rupiah belum menantang dolar di panggung dunia. Tetapi melalui Hong Kong, Indonesia mulai memastikan bahwa setiap transaksi tidak selalu harus meminta izin kepada mata uang Amerika.***
