Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritik peringatan Hari Lahir Pancasila yang hanya berhenti pada seremoni. Peringatan jangan sekadar diisi upacara dan pidato, sementara implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justru terabaikan.
Dalam refleksinya pada momentum Hari Lahir Pancasila, Haedar mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai dasar Pancasila benar-benar dijalankan dalam praktik politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga penyelenggaraan pemerintahan.
“Pancasila mesti benar-benar dijadikan praktik hidup pribadi, kolektif, dan sistem bernegara,” tegas Haedar Nashir seperti dilansir laman Muhammadiyah, Senin (1/6/2026).
Menurut Haedar, implementasi Pancasila seharusnya terlihat dalam kehidupan politik yang menjunjung musyawarah dan hikmah kebijaksanaan. Politik tidak boleh sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan yang berorientasi pada menang dan kalah.
Partai politik maupun lembaga negara, kata dia, semestinya mengelola demokrasi dengan berlandaskan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
Haedar juga menyoroti keberadaan berbagai lembaga negara yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Namun, ia mempertanyakan apakah nilai-nilai dasar Pancasila benar-benar telah dilembagakan dalam kehidupan nasional.
Menurutnya, pelembagaan Pancasila cukup dilakukan pada nilai-nilai dasarnya yang melahirkan etika, cara berpikir, dan orientasi kebijakan yang luhur. Pancasila, kata dia, tidak perlu dijabarkan terlalu rinci seperti praktik penataran pada masa Orde Baru.
“Pancasila cukup menjadi sumber nilai yang membimbing arah kebijakan negara dan kehidupan kebangsaan,” ujarnya.
Pancasila Ideologi Moderat
Haedar menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang moderat. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila berada di posisi tengah dan tidak berpihak pada paham-paham ekstrem.
Menurutnya, Pancasila tidak berwatak sekuler, liberal, maupun kapitalistik. Di sisi lain, Pancasila juga tidak sejalan dengan marxisme maupun ideologi ekstrem lainnya.
“Pancasila sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Paham kebangsaan Indonesia harus tetap moderat dan tidak dibawa ke arah kanan maupun kiri secara ekstrem,” katanya.
Karena itu, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan apakah arah pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah saat ini benar-benar selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Ia mengingatkan agar undang-undang, regulasi, maupun kebijakan strategis negara tidak lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak.
Korupsi dan Oligarki Jadi Tantangan
Haedar menilai Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang serius. Mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, hingga praktik oligarki.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut masih menjadi problem nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah sudah ada kebijakan yang signifikan, sistematis, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pancasila penting dibumikan ke dunia nyata Indonesia,” tegasnya.
Haedar menilai agenda utama bangsa saat ini adalah mengimplementasikan Pancasila secara serius dan sistemik dalam seluruh aspek kehidupan. Kuncinya terletak pada komitmen para pejabat, elite politik, dan penyelenggara negara sebagai pelaksana nilai-nilai Pancasila.
Ia mengingatkan bahwa pola pikir, perilaku, dan kebijakan para pemimpin bangsa perlu terus dievaluasi. Tujuannya, untuk memastikan semuanya benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Generasi Muda Butuh Keteladanan
Haedar juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi milenial, Generasi Z, dan Generasi Alfa.
Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya diberi teori. Mereka membutuhkan contoh nyata dari para pemimpin bangsa.
“Mereka menuntut bukti dan keteladanan bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Karena itu, pejabat publik, elite politik, dan tokoh bangsa harus menjadi teladan yang dapat dipercaya dan ditiru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di akhir refleksinya, Haedar mengingatkan bahwa Pancasila tidak cukup hadir dalam pidato dan slogan. Pancasila harus benar-benar tampak dalam praktik kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan negara.
“Jika nilai setiap sila Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan pribadi, kolektif, dan penyelenggaraan negara, maka Pancasila hadir di Indonesia. Tetapi jika hanya kaya kata-kata dan miskin praktik, maka sejatinya Pancasila hilang dari bumi Indonesia,” pungkasnya.***
