Guru Besar Politik UIN Jakarta Saiful Mujani sebut DPR kehilangan “juru masak” — tanpa oposisi kuat, isu kontroversi presiden menguap begitu saja.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus pendiri SMRC, Saiful Mujani, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi parlemen Indonesia dalam forum “Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik” di kampus UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia menilai fungsi oposisi di DPR saat ini sangat lemah. Akibatnya, berbagai pernyataan kontroversial Presiden tidak pernah berkembang menjadi isu politik yang krusial.
DPR Tanpa Juru Masak
Saiful mengibaratkan DPR sebagai dapur politik yang kehilangan fungsi karena tak punya “juru masak” yang andal.
“Ada satu poin, perbuatan tercela. Itu sangat karet. Tapi saya melihat di situ potensial, kalau saja oposisi di DPR itu kuat, ini cukup untuk digoreng sampai matang,” papar Saiful, Kamis (23/4/2026).
Tanpa oposisi yang tangguh, kritik yang seharusnya matang justru menguap. “Tapi karena juru masaknya tidak ada, apa boleh buat? Nggak jadi itu barang,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti keengganan anggota dewan menguji kebijakan pemerintah. DPR memiliki instrumen pengawasan yang kuat seperti hak angket, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal. “Itu potensial. Kalau saya anggota DPR, saya sudah mengajukan hak angket untuk menyelidiki ini,” tegasnya.
DPR Balik Mengingatkan
Pernyataan Saiful tidak ditanggapi diam oleh kalangan parlemen. Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menilai kritik Saiful — khususnya narasi tentang pelengseran presiden — bersifat provokatif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Harus berhati-hati dalam berbicara di hadapan publik, apalagi sebagai tokoh lembaga survei yang sudah sangat senior,” ujar Firman, Minggu (5/4/2026).
Firman juga mengingatkan bahwa mekanisme pemakzulan presiden telah diatur ketat dalam konstitusi. “Presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, dan itu harus melalui tahapan di DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR,” kata dia.
Namun, catatan riset menunjukkan fungsi pengawasan parlemen memang bermasalah secara struktural. Riset Indonesian Parliamentary Center mencatat pemerintah hanya menindaklanjuti 37 persen rekomendasi DPR di sektor pengawasan selama periode 2019–2024.
Kondisi ini diperparah dengan bergabungnya hampir seluruh partai ke dalam koalisi pemerintahan. PKS, yang sebelumnya dikenal sebagai oposisi, resmi bergabung dengan koalisi Prabowo, membuat ruang oposisi di parlemen semakin sempit.
Pernyataan Saiful sendiri disampaikan di tengah situasi yang memanas. Ia sebelumnya dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penghasutan setelah menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto diturunkan dalam acara di Komunitas Utan Kayu, 31 Maret 2026. Advokat senior Todung Mulya Lubis menyatakan pernyataan Saiful merupakan bagian dari kebebasan akademik yang dilindungi konstitusi.
Saiful menegaskan, persoalan ketatanegaraan saat ini tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi dari sistem politik yang berjalan timpang. Mandulnya fungsi pengawasan parlemen, menurutnya, pada akhirnya merugikan iklim demokrasi Indonesia.***
